Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Jawa Tengah dinyatakan siap melaksanakan Pemilihan Umum 2019. Namun, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) tetap mesti diantisipasi.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali di sela kunjungan kerja spesifik Komisi II DPRRI di Provinsi Jawa Tengah, , Selasa (27/11). Dia berharap pelaksanaan Pemilu 2019 berlangsung seperti Pilkada serentak 2018 di Jateng, yang dinilai paling kondusif, lancar, dan aman.

“Secara nasional termasuk Jateng masih ada masalah yang belum diselesaikan, yaitu terkait daftar pemilih tetap (DPT), serta hak memilih bagi warga yang belum mempunyai identitas e-KTP sebagai tanda atau syarat WNI menyalurkan hak pilihnya,” ujar Zainudin.

Kunjungan kerja yang dipimpin Zaenudin beserta sejumlah anggota Komisi II DPR RI itu dalam rangka persiapan dan kesiapan Pemilu 2018. Rombongan ditemui oleh Sekda Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Yulianto Sudrajat, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jateng Fajar Subhi, beserta SKPD dan instansi terkait lainnya di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Jateng.

Zaenudin mengatakan, kunjungan kerja spesifik tersebut untuk memantau sekaligus meninjau langsung persiapan dan kesiapan Provinsi Jawa Tengah menuju pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu juga hal-hal yang masih menjadi kendala, kekurangan, dan perlu dukungan.

Kendati sudah siap, imbuhnya, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan. Misalnya, tentang daftar pemilih yang berbasis KTP elektronik yang sudah menjadi ketentuan. Perkembangannya jumlah warga yang berhak memilih sangat dinamis dan terus bergerak, maka pihak Pemerintah provinsi Jawa Tengah, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus cepat memperbaiki dan memperbarui data kependudukan yang wajib memilih.

“Tolong diperbaiki di-update sesuai perkembangan terakhir, karena sebentar lagi tahun 2018 akan berakhir,” kata Zainudin.

Selain terkait DPT, sosialisasi tahapan pemilu dan peraturan pemasangan alat peraga kampanye juga tidak kalah penting disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, tidak sedikit warga yang belum move on dari pemilihan kepala daerah yang  diselenggarakan beberapa waktu lalu. Dengan arti lain ada beberapa perbedaan aturan-aturan Pilkada dan pileg dan pilpres.

Misalnya, tentang alat peraga kampanye untuk Pilkada semuanya disiapkan oleh penyelenggara, yakni KPU. Sedangkan dalam pemilihan legislatif dan presiden juga ada APK tambahan yang dipersiapkan oleh peserta pemilu atau partai politik yang ikut dalam pemilu.

“Terlebih Jateng termasuk provinsi dengan jumlah pemilih banyak serta wilayah luas. Tidak kalah penting adalah terkait keamaan serta potensi kerawanan-kerawanan tolong keamanan atau jerawanan kerawan tolong disampaikan kepada kami,” terangnya.

Sekda Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP mengatakan, pada prinsipnya Jawa Tengah siap melaksanakan pemilu serentak pada April 2019. Berbagai pihak terkait seperti Bawaslu, KPU, serta Pemerintah Provinsi Jateng telah siap atas pelakanaan pesta demokrasi, termasuk pengamanan dari TNI dan Polri.

“Ada beberapa masukan dari Komisi  II, seperti keberadaan TPS khusus di Lapas dan rumah sakit. Intinya menyerap inspirasi sehingga nantinya akan memberikan regulasi yang aman dan nyaman dalam pelaksanaan pemilu,” terangnya.

Sekda menjelaskan berbagai upaya dilakukan semua pihak guna menciptakan situasi dan kondisi menghadapi Pemilu 2019. Antara lain menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segenap daerah. Kemudian melakukan pemantauan permasalahan yang muncul dan sekaligus memberi solusi penyelesaian sesuai tugas dan kewenangannya,

Selain itu deteksi dini, pencegahan, dan lapor cepat potensi ancaman stabilitas daerah sehingga intel dari Polda, Kodam dan juga Kejaksaan intensif melakukan pemantauan di lapangan, koordinasi komunikasi dan kerjasama antara aparat terkait dalam rangka antisipasi terhadap potensi kerawanan.

Terkait netralitas ASN dalam pemilu, pihaknya telah memberikan pemahaman kepada ASN agar tetap netral, profesional, dan tidak berpihak. Bahkan jika ada yang terbukti tidak netral maka harus disikapi dengan tegas dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian tindak lanjut dari surat Menpan RB, yaitu kewajiban dari Pejabat Pembina Kepegawaian dalam ini adalah kepala daerah atau pejabat kepala daerah menciptakan iklim kondusif.

“Untuk sosialisasi telah dilaksanakan sejak 2017, karena Jateng beberapa bulan lalu melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pengawasan terhadap bawahan sebelum dan selama sesudah masa kampanye seluruh aparatur sipil negara, dalam rangka mencegah situasi politik yang ada,” ujar Sri Puryono.

Ia menyebutkan, jumlah total ASN di lingkup Pemprov Jateng, kabupaten, dan kota sebanyak 371. 566 orang. Terdiri atas ASN di lingkungan provinsi sebanyak lebih dari 42 ribu, serta ASN kabupaten dan kota tercatat 329 ribu.

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto mengatakan, Pangdam terus meningkatkan keamanan bersama instansi terkait. Termasuk persoalan di media sosial yang ikut mewarnai pemilu 2019. Kondisi ini mengingatkan semua unsur kelompok bahwa masalah-masalah berita di media sosial menjadi pelajaran bagi semuanya.

Ia mencontohkan terjadinya bentrokan antarkelompok di Madura karena pemberitaan di media sosial. Terjadi tembak-tembakan antara dua kelompok pendukung calon presiden hanya karena perbedaan pandangan politik. Beragam kejadian di masyarakat pasti akan dipolitisir oleh kedua belah pihak supaya sama-sama menguntungkan di masing-masing kelompok.

Karenanya beragam upaya pencegahan dilakukan aparat keamanan agar Jawa Tengah terhindar dari kejadian-kejadian seperti di Madura dan daerah lain akibat perbedaan pilihan calon presiden. Realita seperti ini.yang harus dipahami betul oleh ketiga pilar dan disampaikan kepada masyarakat.

“Diharapkan Jawa Tengah tetap kondusif sebagaimana yang diharapkan , dan suksesnya Pemilu 2019 benar-benar sukses. Kodam IV siap mendukung personel bersama Polda Jawa Tengah,” pungkasnya.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin