Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 di Jawa Tengah diharapkan menjadi pelajaran demokratisasi yang mampu mendewasakan dan mengedukasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah dengan baik, serta bersama-sama merawat demokrasi.

“Masyarakat perlu tahu bahwa 2018 ada tujuh kabupaten dan kota serta provinsi menggelar pilkada serentak. Termasuk mengetahui waktu pencoblosan, syarat-syarat yang harus disiapkan dan dipenuhi pemilih,” ujar Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat memberi sambutan pada Peluncuran Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, di Gedung Lawang Sewu Semarang, Selasa (29/8).

Selain KPU, lanjut dia, pemkot, pemkab, dan pemprov punya peran untuk membantu menyosialisasikan tahapan-tahapan pilkada. Bahkan KPU dan Bawaslu/ Panwaslu sudah menerobos cara-cara konvensional untuk menyampaikan atau menyosialisasikan pilkada kepada masyarakat. Seperti melalui media sosial, pertemuan-pertemuan berbagai kelompok masyarakat, dan car free day.

“Melalui cara itu, masyarakat dapat mengerti kemudian menggunakan hak konstitusionalnya. Saya berharap semua merawat demokrasi yang baik di Jateng,” katanya.

Dalam arahannya gubernur meminta masyarakat menghindari berbagai hal yang sifatnya mengumbar ujaran kebencian, fitnah tidak penting, serta mengorganisasikan diri dalam kelompok “fitnater- fitnater”. Baik pemimpin, partai politik, maupun kandidat harus bisa menjadi contoh bagaimana demokrasi ini berjalan dengan baik.

“Mudah mudahan semua teredukasi dan kita bisa menjaga diri, baik kandidatnya, partai politik pengusung. Jika pendukung dari perseorangan maka tim pendukung juga bisa menjaga harmoni ini,” harapnya.

Gubernur menegaskan, catatan ini menjadi penting agar perjalanan demokrasi pilkada tidak akan dihantui SARA. Termasuk apa agamaku dan agamamu, suku, ras, warna rambut dan kulit atau setidaknya jangan sampai beragam perbedaan itu menjadi suatu pilihan-pilihan yang menjadikan masyarakat  “bodoh”.

Alumnus UGM itu meminta semua mendorong basis program dan mengajak kelompok perdebatan yang lebih banyak. Akan lebih baik jika didirikan panggung agar kandidat punya tempat dan ruang yang bagus untuk menyampaikan gagasan berdebat sehat tanpa memaki, mencaci, atau menfitnah.

Debat berbasis program tesebut, katanya, sekaligus bisa menjadi referensi ataupun sarana mengedukasi publik dalam menentukan pilihan calon pemimpin. Tidak kalah penting keterlibatan perguruan tinggi serta peran media massa televisi, program televisi juga membantu memberi ruang secara sadar dan sukarela memberikan panggung para kandidat.

“Itulah yang akan menjadikan masyarakat yakin siapa yang bakal dipilih menjadi pemimpin daerahnya,” imbuhnya.

Menurut Ganjar, masyarakat harus mengetahui demokrasi bukan dimulai sekarang tapi sudah berlangsung lama. Dalam pelaksanaan demokrasi, pilkada diharapkan etika-etika demokrasi berjalan. Sehingga KPU bisa menjalankan tahapan dengan baik, semua bisa netral, pengawas melaksanakan tugas dengan baik, dan masyarakat berpartisipasi.

Mantan anggota DPR RI ini menambahkan, tradisi pemilihan kepala daerah secara langsung sudah berjalan sejak reformasi, dalam pelaksanaaannya pasti ada yang suka dan tidak suka. Ada yang berjalan di jalur yang benar ada pula yang sedikit bergelombang. Ada yang puas, demikian juga sebaliknya. Bagi yang tidak puas ada wadahnya, bisa menempatkan diri dan menyelesaikan beragam persoalan pilkada secara baik-baik di Mahkamah Konstusi.

“Semua sudah belajar dan mengerti, maka yang perlu kita jaga hari ini adalah KPU Jawa Tengah supaya dapat memastikan tahapan Pilkada berjalan dengan baik,” pintanya.

Selain gubernur hadir pula dalam acara tersebut Sekda Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Joko Purnomo, ketua KPU Pusat yang diwakili Ketua Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Wahyu Setiawan, Ketua KPU dari tujuh daerah penyelenggara pilkada yakni Kabupaten Karanganyar, Temanggung, Magelang, Banyumas, Kudus, serta Kabupaten dan Kota Tegal.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menjelaskan, dalam kegiatan sosialisasi pilkada serentak 2018, KPU melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, supaya kegiatan sosialisasi berjalan secara masif dan menjangkau semua lapisan masyarakat dan seluruh golongan. Tentunya, dengan tetap menjaga kegembiraan dan kedamaian bersama. Demikian pula untuk daerah-daerah terpencil akan mendapat perhatian khusus KPU.

Selain itu, KPU juga menyiapkan aplikasi berbasis android yang diberi nama ” SIGUB Jateng” . Aplikasi tersebut berisi informasi seputar Pilgub Jateng 2018. Di antaranya tahapan, program dan jadwal, anggaran agenda, persyaratan calon, pasangan calon, inspirasi untuk masyarakat, harapan masyarakat, dan lainnya.

Khusus untuk pemilih pemula, terutama pelajar tingkat SLTA, KPU bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng. Sedangkan untuk pemilih para mahasiswa, pihaknya menggandeng perguruan tinggi yang ada di Jateng agar Pilgub Jateng berkualitas, bersih dan berintegritas.

“Dengan berbagai upaya dan kebijakan tersebut, kami berharap dapat memberikan efek yang cukup signifikan terhadap upaya menciptakan Pilgub yang berkualitas, bersih, berintegrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak 2018,” terangnya.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin