Targetkan 40 % PKL Dibiayai Perbankan

  • 21 Jan
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Yan Muhtar Hanafi resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Jawa Tengah periode 2018-2022. Dia dilantik bersama jajaran pengurus lainnya oleh Ketua Umum APKLI dr Ali Mahsun MBiomed, di Wisma Perdamaian, Jumat (19/1). 

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menegaskan, potensi PKL tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, dengan jumlah sekitar 25,8 juta PKL se-Indonesia, mampu menghasilkan transaksi ekonomi hingg triliunan rupiah per tahun.

“Potensi PKL sangat besar sekali. Transaksi per tahun Rp 9,75 triliun dari 25,8 juta PKL di seluruh tanah air, yang tersebar di semua kawasan strategis sentra ekonomi rakyat,” terangnya kepada awak media.

Dengan potensi tersebut, Ali optimistis PKL mampu mendongkrak ekonomi bangsa, asalkan PKL memeroleh kemudahan akses modal ke perbankan. Untuk membuka peluang kredit terjangkau bagi PKL, pihaknya melakukan kerja sama dengan Bank Jateng dan Jamkrida Jateng.

“Hari ini saya tandatangani (MoU) dengan Bank Jateng dan Jamkrida Jateng yang di-support Pemprov Jateng, dan tentunya saya juga meminta support dari kabupaten/kota. Jika PKL diberi kemudahan akses permodalan tanpa agunan dan bunganya terjangkau, maka ekonomi rakyat akan bangkit kembali. Khusus di Jawa Tengah ada 4,8 juta PKL. Dari 4,8 juta PKL ini, tahun 2018 saya targetkan minimal 40 persennya dibiayai Bank Jateng, BPR, Bank Artha Graha,  dan lembaga keuangan lain,” bebernya.

Ali Mahsun menegaskan, pihaknya berupaya mendorong PKL agar tertib membayar pinjaman.

“Saya personal director-nya. Tidak perlu pemerintah, kalau nanti ada PKL yang nakal atau tidak tertib (membayar pinjaman) APKLI yang akan ‘membinasakan’,” tegasnya.

Ali Mahsun berpesan agar setiap pengurus APKLI di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota terus mendampingi PKL dan memastikan mereka memperoleh akses modal yang memadai.

“Saya perintahkan kepada seluruh APKLI di tingkat DPD kabupaten/ kota hingga paguyuban harus mengawal, mendampingi usaha kaki lima dengan indeks permodalan, pembinaan dan manajemen,” pesannya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi berharap, pemerintah daerah dapat mengelola PKL secara tepat. Penertiban PKL tidak berarti penggusuran, melainkan merelokasi PKL ke tempat lain yang strategis untuk berjualan.

“PKL kita memang harus tertib. Tapi tidak asal tertib. Menertibkan bisa dilakukan tanpa menggusur. Kalau PKL mau tertib, ya difasilitasi tempatnya. Kalau menyediakan tempat (relokasi), tidak sembarang tempat. Tempatnya bukan yang sepi dan sulit dijangkau. Saya yakin bupati/ wali kota bersama kita membantu PKL,” jelasnya.

Mantan Bupati Purbalingga itu berpesan, PKL yang menjajakan kuliner dapat memajukan usahanya apabila memperhatikan kebersihan dan cita rasa makanan dan minuman yang disajikan. Selain itu, lokasi berjualan pun harus aman dan nyaman. Sehingga menarik minat banyak pengunjung untuk mencicipi kuliner yang dijajakan.

“Mereka yang jualan kuliner bagaimana agar kulinernya terus didorong. Penyajiannya bagus, makanannya bersih dan sehat. Sehingga layak disantap oleh siapa saja,” pesannya.

Heru mencontohkan, di Purbalingga ada salah seorang PKL yang menjajakan ayam goreng bernama Ahmadi. Ayam goreng olahan Ahmadi sudah menjadi langganan keluarga Heru cukup lama. Dari yang semula berjualan menggunakan gerobak, usaha Ahmadi terus berkembang hingga mampu mendirikan restoran.

“Di daerah rumah saya di Purbalingga itu  Bu Heru langganan ayam goreng, namanya Ahmadi. Dulu jualannya pakai gerobak, kemudian buka kios dan sekarang punya restoran. Per harinya dia bisa jual 200 ekor ayam goreng. Ini salah satu contoh sukses PKL,” pungkasnya.

 

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

 

Berita Terkait