Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Upaya mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat miskin, kini tengah digencarkan pemerintah, lantaran bisa dirasakan dampak positifnya dalam jangka panjang. Cara ini perlu dukungan para stakeholder, agar bisa memfasilitasi masyarakat miskin dalam menjalankan usahanya.

“Kita sebetulnya yang jauh lebih penting adalah memberdayakan masyarakat. Jadi, masyarakat yang tidak punya penghasilan bisa berusaha, bisa punya penghasilan, bisa berkembang. Ini adalah pengentasan kemiskinan yang sebetulnya adalah yang seperti ini,” tutur Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, saat kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Bidang KUMKM di Kabupaten Klaten, di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (20/6/2023).

Ditambahkan, salah satu dukungan untuk bisa mengembangkan usaha adalah akses modal dari perbankan. Tetapi, menurut Sekda, tugas perbankan tidak hanya berhenti pada memberikan kredit modal usaha. Perbankan juga punya tanggung jawab untuk mendampingi para pelaku UKM.

“Kalau pinjam di bank itu, kami berharap, setelah dipinjami jangan ditinggal. Meh sukses, meh tidak, itu wis pokoknya mbalekne utang (mau sukses atau tidak, yang penting mengembalikan hutang), jangan begitu. Tapi tolong juga didampingi. Karena konsep kita memberikan pinjaman itu supaya mereka bisa berusaha, bisa berkembang. Bukan sekadar mereka pinjam bank, bank dapat bunga. Tidak seperti itu,” tandasnya.

Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki menyambung, berdasarkan analisisnya, sebagian besar masyarakat dengan kategori miskin merupakan masyarakat yang kurang berpendidikan, atau bahkan tidak berpendidikan, menganggur, dan disabilitas. Dengan kondisi itu, intervensi yang diberikan selain dibentuk menjadi wirausaha, juga perlu dengan cara menyiapkan lapangan pekerjaan. Sebab, tidak semua warga miskin bisa dibentuk menjadi wirausaha.

“Kalau mereka dijadikan target menjadi wirausaha, mungkin terlalu berat. Mungkin kita perlu mengidentifikasi apa sektor-sektor usaha di desa, kabupaten, kecamatan, yang bisa ditumbuh kembangkan, di-scaling up usahanya. Sehingga, lapangan kerja menjadi semakin besar, dan si miskin yang tidak berpendidikan bisa diserap oleh lapangan kerja,” tuturnya.

Setelah masyarakat miskin ini nantinya memperoleh pendapatan, kata Teten, yang perlu dijaga adalah daya belinya. Maka, pemerintah perlu menjaga angka inflasi, terutama untuk kebutuhan bahan bakar dan bahan pangan.

“Sebab kalau sudah punya pendapatan, tapi kalau harga beras mahal, kebutuhan hidup mahal, ya dia masuk lagi ke angka kemiskinan,” pungkasnya. (Humas Jateng)*ul

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin