Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, capaian indikator makro pembangunan Jawa Tengah semakin membaik. Berbagai kemajuan pun telah dicapai.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi menyampaikan laju inflasi di Jawa Tengah pada 2017 menurun signifikan dibandingkan 2013 lalu. Jika pada 2013, inflasi mencapai 7,99 persen, pada 2017 inflasi menjadi 3,71 persen. Laju inflasi itu pun mencapai target RPJMD yang menetapkan 4,5 + 1 persen.

“Sementara, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,27%. Besaran itu masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07%,” terangnya saat menghadiri Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD Jateng, Senin (26/3).

Ditambahkan, tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah ditunjukkan dengan semakin menurunnya Indeks Williamson. Capaian Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah telah mencapai target RPJMD dari sebesar 0,6986 turun menjadi 0,6203 pada 2016. Sedangkan Indeks Gini, dia optimistis akan mencapai target RPJMD sebesar 0,337, dengan mempertimbangkan capaian 2017 sudah sebesar 0,365.

Untuk penurunan penduduk miskin, pemerintah provinsi bersama seluruh stakeholder dan masyarakat terus berupaya keras. Hasilnya, selama empat tahun, jumlah penduduk miskin berkurang 614 ribu jiwa. Yakni dari 4,811 juta jiwa penduduk miskin pada 2013 menjadi 4,197 juta jiwa pada 2017.

“Penurunan jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari rangkaian kebijakan yang sudah digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Antara lain melalui pendekatan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, yaitu dengan Program Beras Sejahtera, Kartu Jateng Sejahtera, Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, Bantuan Siswa Miskin, dan subsidi listrik,” terang mantan Bupati Purbalingga ini.

Penurunan jumlah penduduk miskin, imbuhnya, seiring dengan penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang diprediksi sampai dengan akhir RPJMD akan mencapai target sebesar 4,13%. Hal itu ditunjukkan dengan semakin menurunnya TPT dari 2013 sebesar 6,02% (1,02 Juta orang) menjadi 4,57% (820 ribu orang) pada 2017. Capaian itu juga lebih baik dari TPT nasional yang tercatat 5,50%.

“Pemerintah provinsi berupaya mendukung melalui berbagai upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Antara lain, peningkatan kapasitas ketrampilan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja, meningkatkan kegiatan kewirausahaan, peningkatan mutu SMK dengan pemberian bantuan peralatan, pelaksanaan job training, dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha melalui teaching factory,” kata Plt Gubernur.

Dia menjelaskan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah menunjukkan peningkatan, yaitu dari 68,02 pada 2013 meningkat menjadi 69,98 pada 2016. Sementara, pembangunan kualitas manusia antara lelaki dan perempuan yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Tengah relatif lebih merata dibandingkan dengan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan IPG selalu mengalami peningkatan dari 91,50 pada 2013 menjadi 92,22 pada 2016 dan di atas IPG nasional yang terdata 90,82.

Di sisi lain, peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik  pun meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Jawa Tengah, dari 2013 sebesar 71,22 menjadi 74,89 (2016), lebih tinggi dibandingkan IDG nasional sebesar 71,39.

Untuk aspek daya saing, Heru mengungkapkan kesejahteraan petani berdasarkan Nilai Tukar Petani (NTP) terus membaik. Pada 2013 NTP tercatat 101,66, meningkat menjadi 103,48 pada 2017.

“Jumlah itu lebih tinggi dari NTP nasional yang tercatat 103,06. Bahkan, NTP Jawa Tengah sudah mencapai target RPJMD 103,27,” terangnya.

Dalam hal penanaman modal, upaya yang dilakukan pemerintah provinsi juga menunjukkan hasil positif. Dari aspek kemudahan proses dan prosedur, perizinan investasi, baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun asing sudah lebih sederhana, efektif, dan efisien. Bahkan proses perizinan yang pada 2013 mencapai 10 hari, sekarang sudah berkurang menjadi tujuh hari.

“Itu sudah sesuai dengan target RPJMD, yang menekankan agar proses perizinan investasi setidaknya hanya tujuh hari,” tandas Heru. (Ar, Humas Jateng/ Ul, Diskominfo Jateng)

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin