Tahu Ya Diberitahu, Tanya Ya Dijawab

  • 26 Oct
  • Prov Jateng
  • No Comments

Pemalang– Bagaimana menghilangkan prasangka buruk masyarakat terhadap pemerintah desa terkait penggunaan anggaran desa maupun bantuan keuangan lain dari pemerintah pusat?

Pertanyaan itu disampaikan Mawi Nawawi, salah seorang warga Banyumudal, Kecamatan Moga, saat dialog dengan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP pada acara “Ngopi Bareng Gubernur” di Kompleks Kebun Teh Semugih, Kecamatan Moga, Rabu (25/10) malam. Dia mempertanyakan hal tersebut mengingat bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun provinsi kepada desa yang jumlahnya besar, rentan penyimpangan.

Gubernur menjelaskan, banyak cara bisa dilakukan pemerintah desa agar masyarakat tidak terus mencurigai dan berprasangka buruk terkait penggunaan keuangan desa. Salah satunya dengan transparansi anggaran atau keterbukaan atas segala perencanaan pembangunan dan kegiatan lainnya yang bersumber dana dari dana desa.

“Tentang transparansi anggaran desa, Pemalang masih juaranya. Bahkan daerah lain sekarang sudah banyak yang meniru transparansi angaran desa di wilayah Pemalang,” kata Ganjar.

Ditambahkan, segala perencanaan pembangunan, jumlah anggaran yang tersedia sekaligus nilai kebutuhan, waktu pelaksanaan, hingga perkembangan pembangunan juga diinformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi yang terpasang di depan balai desa. Bahkan tidak sedikit pula yang mengunggah informasi itu ke website lengkap dengan gambar atau foto progress pembangunan. Sehingga masyarakat umum dapat dengan mudah mengetahuinya.

“Tidak kalah penting adalah ketika mereka (masyarakat) ingin tahu maka kita beritahu. Kemudian saat mereka bertanya kita jawab. Jika kita semakin terbuka penggunaan anggaran desa, maka kecurigaan masyarakat berkurang tapi untuk hilang sama sekali memang tidak bisa,” bebernya.

Sementara berdasarkan polling lewat twitter, kata mantan anggota DPR RI ini, kepercayaan masyarakat terhadap pendamping desa dalam mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran desa, ternyata menempati posisi pertama dengan angka sekitar 50 persen. Sementara, posisi keduanya perguruan tinggi.

“Sedangkan camat tidak ada yang memilih. Pak camat maupun bu camat ternyata tidak laku untuk mengawal atau mengawasi penggunaan anggaran desa, itu menurut polling dengan twitter saya. Selain pendamping desa, perguruan tinggi, dan camat, pilihan lainnya yang saya cantumkan adalah LSM,” beber gubernur.

 

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Berita Terkait