Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Sulit menemukan data valid di pemerintahan? Atau menghadapi orang-orang yang nyebelin saat hendak mencari informasi di kalangan birokrasi?

Semua itu terus dikikis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pembangunan Single Data System (SDS). Berbagai informasi SDS menjadi basis data yang tersaji dengan baik, bisa diakses dengan mudah, dan valid.

Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo SH MIP menyampaikan melalui SDS diharapkan dapat mengedukasi sekaligus mendorong perubahan dari yang terbiasa menyembunyikan sesuatu menjadi terbuka dalam memberikan data dan informasi.

“Adanya single data, berbagai data atau informasi bisa mudah didapat. Sehingga publik mengerti dan mendengar detak jantung di pemprov, dan segala aktivitas bisa diketahui masyarakat. Harapannya, ini wujud konkret dari apa yang disebut transparansi. Terbuka tapi tidak telanjang,” kata gubernur pada acara KIP Jateng Award 2017 dan launching Single Data System, di Wisma Perdamaian, Jumat (24/11) malam.

Menurut dia, selama ini imej di masyarakat yang namanya mencari data di pemerintahan itu menyebalkan. Dinilai sulit, karena orang-orang yang akan mengakses dianggap merepotkan. Karenanya jika ada mahasiswa melakukan penelitian dan kualitasnya buruk, itu suatu kewajaran dan keniscayaan karena data tidak bisa diakses dengan baik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun berupaya hijrah menuju keterbukaan informasi. Namun, setelah berhasil move on, Ganjar menekankan agar validitas data yang disajikan harus benar-benar diperhatikan. Sehingga, apabila data terbuka dengan baik, bisa diakses dengan mudah, dan valid, maka semua akan teredukasi pada cara berfikir yang sama, dan nantinya diharapkan mendorong perubahan luar biasa. Menjadikan orang yang terbiasa menyembunyikan sesuatu menjadi terbuka dalam memberikan informasi.

“Saya orang yang sangat senang membuka informasi yang sebenarnya, tidak perlu ditutupi. Jangan ada yang disembunyikan karena ini sekaligus mengedukasi masyarakat. Jangan takut diserang atau sebagainya,” pintanya.

Mantan anggota DPR RI ini mencontohkan, program Kartu Tani yang diluncurkan Pemprov Jateng. Pada saat itu banyak yang tidak setuju karena dianggap repot dan sebagainya. Padahal bukan kartu semata yang dibagi melainkan petani dapat mengakses subsidi pupuk. Bahkan sekarang Kartu Tani diadopsi Presiden Joko Widodo untuk diberlakukan di seluruh Indonesia.

“Hanya satu yang saya sampaikan kepada presiden, bahwa dibalik Kartu Tani ada data detail petani. Mulai identitas petani, luasan lahan pertanian, komoditas yang ditanam, pupuk yang terpakai, serta kapan petani menanam, panen, dan menjual. Ini bukan sekadar kartu, tetapi single data petani,” bebernya.

Selain itu, contoh keterbukaan data lainnya adalah mengenai penyediaan berbagai layanan kemudahan berinventasi di Jateng. Melalui data dan informasi yang disajikan instansi terkait baik maka calon investor mengetahui kabupaten dan kota mana saja yang siap menarik investor.

“Pemkab dan pemkot menampilkan berbagai potensi daerah, serta beragam kemudahan berinvestasi. Sehingga para calon investor dapat membuka sendiri untuk mencari informasi tentang potensi suatu daerah,” kata alumnus UGM ini.

Langkah itu pun sekaligus sebagai upaya menyambut era perdagangan digital. Diharapkan semua daerah di Jateng juga melakukannya, terlebih di tengah guncangan pasar konvensional yang tergerus pasar online.

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Jateng itu meminta ASN Pemprov Jateng tidak hanya menampilkan data secara terbuka di website, melainkan juga menindaklanjuti dengan cara-cara yang terbuka. Melalui kebiasaan tersebut, diharapkan menghasilkan pelayanan berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam hal ini rakyat.

“Mereka semua saya minta untuk membuat akun medsos supaya masyarakat setiap hari tahu kalau melapor direspon atau tidak, dan bentuk tindakannya seperti apa,” imbuh Ganjar.

Atas kebijakan tersebut, menurutnya, pada tahun kelima pemerintahan Ganjar-Heru terjadi perubahan atau revolusi birokrasi yang bagus. Baik pegawai tua maupun muda tidak lagi ada cerita gagap teknologi, mereka bisa melayani sendiri. Tidak perlu lagi penanganan dilakukan oleh staf, karena kepala dinas pun bisa langsung turun sendiri.

Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan kabupaten/kota penerima penghargaan tata kelola informasi publik tahun 2017. Badan publik pemerintahan kabupaten/kota kategori Cukup Informatif,  yaitu Pemkab Temanggung, Kota Semarang, Pemkab Banyumas, Wonogiri dan Rembang.

Sedangkan Surakarta, Kabupaten Batang, dan Kudus masuk kategori Menuju Informatif. Serta dua kota, yaitu Kota Magelang dan Kota Pekalongan mendapat penghargaan kategori Informatif.

Untuk badan publik di lingkungan Provinsi Jateng, penghargaan tata kelola informasi publik tingkat SKPD atau PPID Pembantu degan kategori Menuju Informatif diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Jateng, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng, Dinas Ketahanan Pangan Jateng, Dinas Pengembangan SDM Jateng, RSUD Kelet Jepara, dan RSUD Tugurejo, RSJD Dr RM Soedjarwadi.

Sementara penghargaan untuk badan publik di lingkungan Provinsi Jateng kategori Informatif diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Jateng, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Jateng, serta RSUD dr Prof Margono Soekardjo Purwokerto.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin