Siapkan Setiap Balai Desa Untuk Pengungsian

  • 10 Apr
  • bidang ikp
  • No Comments

Banjarnegara – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah terus menyosialisasikan daerah rawan bencana. Salah satunya bagi para pemangku kepentingan penanggulangan bencana se-Kabupaten Banjarnegara yang diselenggarakan di Pendapa Kabupaten Banjarnegara, Selasa (10/4). Hal itu mengingat sebagian besar wilayah kabupaten tersebut merupakan daerah rawan bencana khususnya longsor.
Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Jateng Sarwa Pramana mengatakan dari 20 kecamatan di Banjarnegara, 18 kecamatan di antaranya rawan bencana tanah longsor. Sehingga BPBD bekerjasama dengan UGM memasang satu Early Warning System (EWS) di Desa Kalibombong Kecamatan Kalibening, agar masyarakat sekitar bisa mengetahui lebih dini dan segera menyelamatkan diri jika terjadi bencana.
“Hari ini Provinsi Jawa Tengah memasang satu EWS di Bnjarnegara. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat masyarakat Banjarnegara,” katanya.
Sarwa menjelaskan dari periode 1 Januari-1 April 2018 sedikitnya ada 80 kejadian bencana alam di Banjarnegara, di antaranya bencana banjir satu kali, tanah longsor 68 kali, kebakaran lima kali, gas beracun sekali. Untuk kerugian bencana tanah longsor saat ini sudah mencapai Rp 832 juta.
Untuk mengurangi dampak risiko bencana pemerintah terus mendorong pembentukan desa tangguh. Karenanya, tiap desa diminta menyiapkan fasilitas di balai desa masing-masing agar bisa dijadikan sebagai tempat pengungsian saat terjadi bencana.
“Saya minta seluruh balai desa bisa difasilitasi untuk ditempati pada saat terjadi pengungsian. Yang paling penting tolong ditambah MCK-nya karena pada saat pengungsian menjadi sangat kurang dan dibutuhkan,” ujarnya.
Ditambahkan, penanganan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama. Tidak hanya pemerintah, melainkan juga masyarakat dan dunia usaha. Sehingga saat satu kabupaten terdampak bencana, kabupaten lainnya dan seluruh stakeholder harus turun ke lapangan untuk membantu penanganan bencana.
“Saya tidak mau bicara lembaga BPBD alatnya terbatas, lembaganya baru. Tetapi bagaimana kita mendorong satu kabupaten terdampak, kabupaten lainnya merapat supaya bisa menutup kekurangan logistik dan sebagainya,” tuturnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi saat memberikan pengarahan mengatakan sosialisasi itu merupakan ikhtiar Pemprov Jateng untuk menekan korban jiwa dan kerugian yang terjadi saat terjadi bencana. Melalui sosialisasi, para pemangku kepentingan penanggulangan bencana, dalam hal ini bupati, camat, hingga kepala desa, mendapat masukan dan pengetahuan dari para pakar kebencanaan. Selain itu, penanganan bencana merupakan kewajiban bagi pemerintah, sehingga sesulit apapun penanganan suatu bencana harus tetap mengusahakan untuk meminimalisasi korban jiwa dan kerugian masyarakat.
“Intinya ini tugas pemerintahan salah satu kewajiban kita bagaimana kita mengupayakan. Kalau pun kita belum bisa menghindari bencana alam, tetapi kalau ada kerugian bisa ditekan sekecil mungkin dan pertolongan bisa dilakukan secepat mungkin,” katanya.
Pemerintah juga harus terus mengupayakan mitigasi bencana mulai dari penanaman tanama keras di daerah rawan bencana longsor dan banjir serta membuat regulasi pendirian bangunan agar tidak di daerah dengan kemiringan yang sangat tajam.
“Kita upayakan izin bangunan seteliti mungkin. Jangan sampai warga itu mendirikan bangunan di tempat yang kemiringannya sangat tajam,” ujar Heru.
Setelah memberikan pengarahan, Plt Gubernur Jateng kemudian mengunjungi tiga desa di Banjarnegara untuk memberikan bantuan cadangan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Jateng. Beberapa desa tersebut antara lain Desa Merden Kecamatan Purwanegara dengan bantuan yang diberikan sebanyak 1.250 kg, Desa Dermasari Kecamatan susukan 640 kg dan Desa Kemranggon Kecamatan Susukan sebanyak 590 kg. Masing-masing warga penerima bantuan diberikan 10 kg per kk.
Penulis : Kh, Humas Jateng
Editor : Ul, Diskominfo Jateng
Foto : Humas Jateng

Berita Terkait