Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Kehadiran Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng menjadi jawaban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan layanan transportasi umum yang murah dan nyaman. Sejak diluncurkan 2017 hingga saat ini, program yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini mampu menggeser 46 persen orang yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi menjadi penumpang angkutan umum (Trans Jateng).

Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah, Joko Setyawan mengatakan, saat ini BRT Trans Jateng sudah memiliki enam koridor dengan total 98 armada. Yakni rute Semarang-Bawen, Purwokerto-Purbalingga, Semarang-Kendal, Purworejo-Magelang, Solo-Sragen, dan Semarang-Grobogan.

“BRT Trans Jateng sebenarnya sudah mulai beroperasi sejak 2017 sebagai bagian dari program Pemprov Jateng yang digagas Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Sejak tahun 2017 kita sudah memiliki enam koridor dan tahun depan ditambah satu menjadi tujuh koridor. Ini sesuai RPJMD yang sudah dicanangkan sampai 2023, dengan membuka pelayanan sebanyak tujuh koridor,” ujarnya, Senin (18/4/2022).

Selama ini, pihaknya telah melakukan survei secara poriodik terkait dengan ketermanfaatan kehadiran BRT Trans Jateng. Terakhir, survei dilakukan pada 2021 dengan jumlah 1.412 koresponden.

“Selain itu kita sudah sering melakukan survei secara periodik terakhir tahun 2021 dengan 1.412 responden. Dari sana kita mendapatkan ada sekitar 46 persen orang yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum. Ini menjadi jawaban merubah cara pandang masyarakat,” paparnya.

Ditambahkannya, program BRT Trans Jateng juga meneguhkan pengarusutamaan gender yang semula angkutan lain tidak terlalu memberikan perhatian terhadap perempuan, Trans Jateng justru 75 persen adalah perempuan.

“Kita berikan space yang lebih besar. Cara itu perempuan juga diberikan previlege membuat kenyamanan mereka lebih utama,” tegasnya.

Selain itu, juga terdapat pengurangan biaya Rp100.300 per orang per bulannya. Artinya, BRT Trans Jateng menjadikan penumpang lebih menghemat.

“Tentu saja ini bisa dijadikan cara penumpang lebih menghemat, dan bisa digunakan untuk kegiatan positif dan produktif yang lain. Artinya Trans Jateng ini bisa ikut andil mengurangi biaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat,” ungkapnya.

Sekali mendayung, satu dua pulau terlampaui, begitu juga dengan program BRT Trans Jateng. selain memberikan layanan transportasi murah dan nyaman, juga sebagai langkah pemeirntah dalam mengentaskan kemiskinan.

“Kita juga ingin menyampaikan kru Trans Jateng ada 20 persen lebih itu adalah bagian masyarakat kurang mampu. Hal itu salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. 20 persen itu dari total 484 kru Trans Jateng,” ucap Joko.

Ia berharap Trans Jateng dapat teus berlanjut. Karena sebagai bentuk kehadiran pemerintah sebagaimana UU No 22 Tahun 2009 tentang Pemda wajib menyedian layanan angkutan umum massal antar kota dalam provinsi.

“Siapapun pemimpinnya, Trans Jateng harus terus ada,” tandasnya.

Kembalikan 336 Barang Tertinggal

Bukti pelayanan prima dari BRT Tans Jateng adalah dengan menjaga integritas kru, di antaranya adalah disiplin dan jujur. Selama ini, ada sekitar 336 barang yang tertinggal berhasil diamankan dan dikembalikan kepada pemiliknya.

Kasi Operasional Trans Jateng Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Lambang Kurniawan menuturkan, pihaknya selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan terus melaksanakan evaluasi secara rutin dan pembinaan terhadap kru dan pegawai.

“Kita terus adakan evaluasi tiap beberapa bulan sekali, dan pembinaan untuk meningkatkan pelayanan. Di sisi lain kita menjaga zona integritas yang didengungkan Pak Ganjar Pranowo, yakni ada barang yang ketinggalan pasti kita amankan dan kita kembalikan. Selama ini ada 336 barang yang tertinggal sudah tersampaikan atau kembali ke pemiliknya, dan yang agak menonjol kemarin uang laptop dan uang Rp1 juta rupiah. Ada juga warga asing barangnya ketinggalan, dan kita amankan dan sekarang sudah dikembalikan,” ungkapnya.

Sampai saat ini, pihaknya terus melakukan peningkatan pelayanan dengan evaluasi daan pembinaan-pembinaan.

“Karena kita terkontrol di medsos, kita membuka kanal-kanal di medsos temasuk di Lapor Gub. Kita perbaiki yang menjadi keluhan di masyarakat. Sehinga kita bisa mencapai pelayanan yang prima dan maksimal kepada maysarakat,” pungkasnya. (Wk/Ul, Diskominfo Jateng)