Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Salatiga – Isu strategis tentang arti penting pendidikan inklusi mengemuka pada Rapat Kerja Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 di Laras Asri Hotel, Kamis (7/2/2019). Implementasi pendidikan inklusi dinilai mampu membangkitkan rasa percaya diri anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), sekaligus menanamkan jiwa sosial yang tinggi pada diri anak pada umumnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang membuka rapat kerja tersebut mencontohkan, di Kabupaten Rembang sebenarnya sudah beroperasi sekolah luar biasa (SLB). Namun karena jumlah ABK cukup banyak, tidak semua dapat belajar di sana. Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini pun mengapresiasi institusi pendidikan swasta yang telah menerapkan pendidikan inklusi, karena langkah itu menjawab asa ABK untuk dapat mengakses pendidikan, sekaligus mendorong mereka untuk tidak minder bersosialisasi di tengah masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada institusi pendidikan swasta saat ini yang telah dan terus menjalankan pendidikan inklusi. Saya senang karena tidak ada perbedaan penanganan kepada anak didik yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal. (Sekolah inklusi) ini menumbuhkan kepercayaan diri kepada ABK supaya bisa berbaur dan berkreasi di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Gus Yasin berharap Provinsi Jawa Tengah menjadi pionir dalam pengembangan pendidikan inklusi, mengingat pendidikan tersebut sangat penting untuk menumbuhkan jiwa sosial sejak dini. Anak yang mampu berempati, tidak akan bertindak semena-mena kepada orang lain di sekitarnya.

Dia juga menyoroti era digital dan revolusi industri 4.0 saat ini, yang berimbas pada banyaknya persebaran berita hoaks. Empati pun mulai luntur. Kalau hal itu tidak dibentengi dengan jiwa sosial yang tinggi, ke depan fitnah akan semakin banyak, saling menjatuhkan. Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab agar lingkungannya kondusif.

“Saya ingin Jawa Tengah yang menjadi pionir tumbuhnya pendidikan inklusi. Kami ingin mendorong bahwa Jawa Tengah peduli dan tidak membeda-bedakan antara anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak yang normal,” tegasnya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu mencontohkan, di Kecamatan Sarang, Rembang, terdapat Sekolah Islam Umar Harun yang mengimplementasikan pendidikan inklusi. Selain itu, ada pula sekolah inklusi berbasis pesantren di Bangsri, Rembang, serta SMKN 8 Surakarta yang mengembangkan program studi pendidikan seni.

Gus Yasin mengisahkan, anak keduanya yang bersekolah di sekolah inklusi. Dia bersyukur karena sang anak tumbuh menjadi sosok yang peduli kepada teman sebayanya yang berkebutuhan khusus, karena para guru memberikan teladan bagaimana berempati terhadap lingkungan.

“Anak saya kedua juga bersekolah di situ. Jiwa sosialnya alhamdulillah muncul. Ketika ada teman berkebutuhan khusus yang ingin memakai sepatu dan kesulitan, dia membantu,” bebernya sembari tersenyum.

Wagub mengakui, untuk mengembangkan pendidikan inklusi yang berkualitas bukan perkara mudah. Pasalnya, diperlukan jumlah guru berkompeten yang memadai dan siap menjadi pendamping ABK.

“Ini memerlukan pemikiran yang panjang dan persiapan yang matang. Kita tahu ABK memerlukan pendamping, dan kita melihat di sekolah-sekolah belum banyak tenaga untuk mendampingi ABK. Untuk itu, kita memerlukan koordinasi antara dinas sosial yang selama ini telah mendampingi ABK dan dinas pendidikan yang kewenangannya terkait SLB,” lanjutnya.

Pada Rapat Kerja Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019, Gus Yasin juga menyampaikan tentang pentingnya pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (BDT-PPFM). Pemutakhiran data tersebut hendaknya terealisasi pada akhir bulan Februari 2019 sebagai bahan masukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) serta dasar intervensi penanganan fakir miskin di Jawa Tengah.

“Raker ini saya minta dioptimalkan untuk mencapai kesepakatan konstruktif dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan. Salah satunya, terkait pengolahan BDT kemiskinan oleh kabupaten/ kota guna pengelolaan BDT kemiskinan oleh pemerintah provinsi. Dayagunakan pula kegiatan ini untuk mendorong percepatan pembangunan rumah singgah/ shelter di setiap kabupaten/ kota,” pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga mengukuhkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, serta Pengurus Forum Koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Jateng 2018-2023.

“Saya mengucapkan selamat. Itu tugas sosial, tetapi hendaknya tetap profesional dalam pelaksanaannya. Tur, ikhlas lillahi taala. Insya Allah barokah dunia akhirat,” pungkasnya.

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin