Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Purbalingga – Kabupaten Purbalingga menjadi kabupaten yang paling banyak menerima bantuan rehabilitasi RTLH yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah bantuan yang diberikan di tahun 2017 totalnya mencapai 1.050 RTLH dengan masing-masing RTLH menerima bantuan Rp 10 juta.

Pada  Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Purbalingga di Gedung Graha Adiguna Pendopo Bupati Purbalingga, Kamis (19/10),  Wakil Gubernur Drs H Heru Sudjatmoko MSi menyerahkan bantuan untuk 856 unit RTLH kepada Bupati Purbalingga Tasdi.

Menurut Heru, Pemkab Purbalingga memiliki komitmen kuat dalam upaya penurunan jumlah kemiskinan. Sehingga mendapat alokasi bantuan sosial rehabilitasi RTLH terbanyak dibanding dengan kabupaten/ kota lainnya di Jawa Tengah.

“Pak Gubernur memang lebih suka memberikan dukungan kepada kabupaten/ kota yang memang bersemangat termasuk semangat sudah memrogramkan dengan baik, daripada membantu yang memang tidak atau kurang kemauan. Mudah-mudahan itu (yang kurang berkemauan) tidak ada,” katanya.

Pertimbangan lainnya, tingkat kemiskinan di Purbalingga juga masih tinggi dan masuk zona merah bersama dengan 14 kabupaten lain di Jawa Tengah. Saat ini Purbalingga menduduki peringkat keempat setelah Wonosobo, Kebumen, dan Brebes.

Karenanya, agar upaya penanggulangan kemiskinan ini dapat berjalan lebih optimal perlu keterpaduan antara dinas-dinas dan stakeholder terkait yang ada di kabupaten/ kota dengan provinsi. Sehingga Rakor TKPK ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dan lebih menyinergikan program percepatan penurunan angka kemiskinan.

“Keterpaduan antara dinas-dinas di tingkat provinsi dengan dinas-dinas di tingkat kabupaten diperlukan. Lebih-lebih kita sasarannya keluarga miskin, terutama di pedesaan karena jumlah terbanyak ada disana,” ujar Wagub.

Heru juga meminta agar pemerintah desa lebih memperhatikan masyarakatnya dengan mendorong warga miskin untuk bisa bekerja, menyekolahkan anak, menjalankan program KB, serta mencegah pernikahan dini. Hal ini untuk memutus rantai kemiskinan.

Sementara itu, Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM mengatakan berbagai program kemiskinan di Kabupaten Purbalingga telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Sebab, dapat menurunkan kemiskinan sebanyak 13,40 persen, lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah yang tercatat 7,22 persen. Namun sayangnya tingkat kemiskinan Purbalingga masih berada di urutan keempat dengan pendapatan perkapita masyarakat Rp 301.862.

Pada tahun 2017 ini, pihaknya menargetkan dapat merehabilitasi 5.000 unit RTLH dengan rincian 2.030 unit bersumber dari APBD Purbalingga, 1.050 unit dari bantuan Pemprov Jawa Tengah dan sisanya dukungan dari pemerintah desa, CSR perbankan, perusahaan, dan lembaga sosial.

Selain rehabilitasi RTLH, upaya penanggulangan kemiskinan di Purbalingga ditunjukkan dengan gerakan menarik kembali anak putus sekolah melalui program Kartu Purbalingga Pintar dengan sasaran 155 anak SD, 174 anak SMP, 135 anak Kejar Paket A, 199 anak Kejar Paket B.

“Kami juga memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin yang tidak masuk dalam PBI JKN dengan anggaran Rp 12,072 miliar,” jelas Tasdi.

Upaya lainnya, dengan memberikan jaminan untuk orang dengan kecacatan berat sebanyak 150 orang dengan bantuan sebesar Rp 300 ribu per orang tiap bulan, memberikan bantuan permodalan bagi UMKM dengan program subsidi bunga dan tanpa agunan agar mereka terhindar dari rentenir, menggalakkan Germas PHBS, Gebrak Gotong Royong, pembagian beras dan daging sapi untuk warga miskin, hingga program pemberian beasiswa bagi 18 lulusan SMA per kecamatan untuk bersekolah di Fakultas Kedokteran.

“Ini program jangka panjang. Harapannya ini bisa mengatasi kekurangan dokter di Purbalingga dan tiap desa ditarget terdapat satu dokter,” pungkasnya.

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : @humasjateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin