RSUD Sukoharjo Berganti Nama RSUD Ir Soekarno

  • 08 Nov
  • bidang ikp
  • No Comments

Sukoharjo – Mulai 7 November 2017, RSUD Sukoharjo resmi berganti nama menjadi RSUD Ir Soekarno. Pergantian nama itu didasari filosofi kepedulian sang proklamator kepada kaum marhaen.

Saat peresmian penggantian nama di RSUD Ir Sukarno, Selasa (7/11), Bupati Sragen Wardoyo Wijaya membeberkan, 99 persen masyarakat yang berobat di RSUD Sukoharjo adalah masyarakat kecil atau Bung Karno menyebutnya sebagai kaum marhaen.

“Harapan saya, dengan berganti nama, RSUD Sukoharjo bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil lebih baik lagi,” kata Wardoyo.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani yang meresmikan pergantian nama RSUD sepakat, pascaganti nama pelayanan mesti lebih baik. Penggunaan nama proklamator, membawa konsekuensi yang tidak sedikit. Apalagi, RSUD Sukoharjo sudah mencapai standar akreditasi dengan penilaian tertinggi.

“Salah satu konsekuensinya adalah bagaimana kita bisa menjaga kredibilitas dari nama yang telah disandangnya. Tadinya RSUD Sukoharjo sudah baik, sekarang berganti nama, Insinyur Soekarno. Tentu bukannya kita berpuas diri, tapi menjadi tantangan lagi. Jadikan ini sebagai motivator yang kuat bagi seluruh jajaran RSUD untuk bisa bekerja lebih maksimal dan memberikan pelayanan yang terbaik,” pesan Puan didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi.

Menurut Puan, pelayanan yang baik itu mesti diawali dengan senyum. Lewat senyum, membuat masyarakat tidak takut berobat ke rumah sakit. Sebab, dia yakin akan mendapatkan pelayanan yang baik.

“Infrastruktur, sarana dan prasarana itu memang harus ada.¬† Tapi, yang lebih harus lagi adalah SDM. Jangan gedungnya megah tapi SDM-nya nggak ada, SDM-nya tidak punya jiwa melayani,” terangnya.

Ke depan, Puan juga menginginkan rumah sakit bisa berperan lebih banyak dalam melakukan tindakan promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Menko PMK juga memberikan bantuan berupa pemberian 1,5 ton makanan tambahan, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 30 kelompok PKH masing-masing Rp 20 juta, 3.451 unit jamban, 485 sertifikat tanah gratis, dan 147 paket sembako.

 

Penulis : Rt, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Berita Terkait