Puncak Peringatan Hari Ibu Nasional Direncanakan di Semarang

SEMARANG – Usai pelaksanaan Kongres Perempuan Jawa Tengah I, Kota Semarang kembali akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Puncak Peringatan Hari Ibu ke-91 Tingkat Nasional. Rencananya kegiatan tersebut berlangsung 22 Desember 2019.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah Retno Sudewi, menjelaskan, kegiatan tersebut mengolaborasikan kegiatan Hari Ibu Tingkat Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Presiden RI Joko Widodo beserta sejumlah menteri direncanakan hadir pada acara yang dilaksanakan di Kota Lama Semarang.

Tak hanya seremoni, Peringatan Hari Ibu dimeriahkan dengan beberapa rangkaian kegiatan. Antara lain, NgoPI atau Ngobrol Penuh Inspirasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peran keluarga dalam pendidikan anak.

“Kami mengundang ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para milenials untuk mengikuti kegiatan tersebut pada awal Desember mendatang di Semarang,” terangnya, usai Konferensi Pers, di Gedung A Lantai 1 Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (27/11/2019).

Selain itu, pihaknya menggelar kampanye 16 hari antikekerasan terhadap perempuan, bersamaan dengan car free day di seputar Jalan Pahlawan Semarang, 8 Desember 2019. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya mengajak masyarakat untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

“Termasuk, mengampanyekan Three Ends, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan,” beber Dewi, sapaan akrabnya.

Disinggung mengenai upaya yang dilakukan setelah Kongres Perempuan, dia memaparkan, tujuh rekomendasi pada kongres yang berlangsung Senin (25/11/2019) hingga Selasa (26/11/2019) telah diserahkan kepada Pemprov Jateng. Ketujuh rekomendasi itu membahas banyak hal tentang perempuan, di antaranya pemberian kesempatan pada perempuan dalam pengambilan keputusan, mendorong terciptanya relasi sosial yang aman dan nyaman, mendorong perempuan untuk menempati posisi strategis dan mendorong kerja sama yang kuat antara perempuan dengan pemerintah.

Selain itu, menguatkan kapasitas dan peran perempuan dalam membangun perdamaian, menghapus kekerasan, intoleransi, perdagangan perempuan serta perkawinan anak. Perempuan Jateng lanjut dia juga meminta pemerintah agar mengonsolidasikan dan menyinergikan seluruh pengetahuan, karya, temuan dan keterampilan perempuan. Juga, mendorong penghapusan norma sosial dan tradisi yang menghalangi perempuan untuk terlibat aktif dalam upaya mewujudkan tatanan sosial yang setara dan adil.

“Perempuan Jateng sudah menegaskan diri, bahwa sebenarnya bisa berdaya. Mereka hanya butuh kesempatan agar dapat mengoptimalkan potensi, skill dan kemampuan yang kami miliki,” tegasnya.

Dewi berharap, tujuh rekomendasi itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Hal itu demi pemberdayaan perempuan dan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah. (Diskominfo Jateng)