Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Sekda Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP kembali mengingatkan pentingnya edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Terlebih, Jawa Tengah merupakan supermarket bencana di mana segala macam bencana mulai dari banjir, rob, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, hingga tsunami mengancam sebagian besar wilayah Jawa Tengah.

Saat membuka Forum Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan Tahun 2018 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Selasa (6/3), Sekda menyampaikan dari 35 kabupaten/ kota, 22 daerah di antaranya memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Sedangkan 13 wilayah lainnya dengan tingkat kerawanan sedang.

Untuk itu, dia meminta prioritas edukasi dan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang berada di wilayah rawan bencana. Dengan mengintensifkan edukasi dan sosialisasi tersebut, masyarakat akan faham dan mengerti cara penyelamatan diri saat terjadi bencana.

“Orang yang kali pertama merasakan (bencana) adalah rakyat itu sendiri, dan utamanya kali pertama yang harus bertindak adalah rakyat itu sendiri,”.

Menurut Sri Puryono, selain melakukan edukasi dan sosialisasi, kearifan lokal yang sudah ada sejak nenek moyang di berbagai daerah harus dihidupkan lagi. Kearifan lokal tersebut merupakan ilmu titen yang dapat mendeteksi terjadinya suatu bencana, sehingga akan meminimalkan korban jiwa saat terjadi bencana.

“Tanda-tanda alam saat akan terjadi bencana jangan disepelekan. Itu ada ilmunya. Alat-alat tradisional yang dipakai early warning system (EWS) seperti kentongan, coba dipakai dan dihidupkan lagi,” pintanya.

Sekda juga meminta agar forum itu dijadikan wadah untuk menyinkronisasikan dan menyinergikan perencanaan kebencanaan yang ada di masing-masing wilayah. Sebab, bencana tidak mengenal wilayah dan penanganannya harus dilakukan secara bergotong-royong antara pemerintah, pihak swasta, pegiat penanganan bencana dan masyarakat.

Diakui, untuk melakukan penanganan kebencanaan yang baik serta sedini mungkin, diperlukan anggaran yang cukup besar. Karenanya, mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah itu meminta agar pemerintah kabupaten/ kota mengusahakan dan memperjuangkan alokasi anggaran kebencanaan mencapai satu persen dari total APBD masing-masing daerah.

“Anggaran 2017 untuk penanggulangan bencana di provinsi sekitar Rp 134 miliar atau 0,56 persen, idealnya itu satu persen atau sekitar Rp 240 miliar. APBD di kabupaten/ kota tolong dihitung dan diperjuangkan untuk memenuhi alokasi anggaran yang ideal,” ujarnya.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Jateng Sarwa Permana menambahkan hasil survei sebuah lembaga kebencanaan di Jepang menyatakan upaya penyelamatan saat terjadi bencana yang paling besar berada di tangan masyarakat itu sendiri dengan prosentase sekitar 35 persen, sedangkan BPBD atau tim SAR hanya sekitar 1,70 persen. Sehingga dirinya selalu menekankan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang pertama kali dilakukan adalah melakukan sosialisasi bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

“Belajar dari bencana di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes perjalanan menuju lokasi bencana sekitar empat jam. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka masyarakat yang pertama yang harus kita edukasi,” katanya.

Selain edukasi masyarakat, imbuh Sarwa, prioritas penanggulangan bencana adalah dengan membuat desa tangguh bencana, pemasangan EWS, penyediaan jalur evakuasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

“Program prioritas yang perlu kita dorong bergandeng tangan dengan teman-teman perguruan tinggi, penggiat penanggulangan bencana dan juga CSR. Kita juga harus punya validasi daerah rawan bencana, pembentukan desa tangguh, pemasangan EWS dan jalur evakuasi,” pungkasnya.

Penulis : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin