Pimpinan Birokrasi Tak Bisa Jadi Jagoan Sendiri

  • 12 Jul
  • Prov Jateng
  • 1 Comment

Semarang – Konsistensi berinovasi merupakan kunci memenangkan persaingan global. Di lingkup tata kelola pemerintahan, pemimpin pun dituntut berani menciptakan program-program kerja yang inovatif demi memberikan pelayanan prima kepada publik.

“Hampir setiap tahun, untuk Global Competitive Index, dari 15 indikator yang paling mengganjal adalah birokrasi yang tidak efisien, tidak responsif, dan tidak inovatif. Inilah mengapa Bapak Presiden mengharapkan para pimpinan birokrasi dapat menjadi motor perubahan. Karena pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, stakeholders, dan mampu menciptakan inovasi,” terang Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN Dr M Taufik DEA saat menghadiri Upacara Penglepasan Diklat Pimpinan Tingkat II Angkatan VII Provinsi Jawa Tengah 2017 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Selasa (11/7).

Ditambahkan, reformasi birokrasi harus bersifat otentik. Artinya, reformasi birokrasi harus dilandasi kesadaran oleh semua aparatur sipil negara (ASN), sehingga reformasi birokrasi melebur menjadi budaya. Pemimpin pun tidak bisa melangkah maju seorang diri, tetapi harus didukung oleh para stafnya.

“Kami harapkan reformasi bersifat otentik atau transformasional. Reformasi itu perubahan mendasar yang menyentuh level kesadaran atau mind set. Perubahan reformasi yang benar-benar mengubah budaya birokrasi. Dalam hal ini, pimpinan birokrasi tidak bisa maju hanya dengan menjadi jagoan sendiri, tapi maju bersama para staf. Bagaimana melanggengkan gagasan perubahan yang sudah diimunisasi dengan menyuntikkan ide-ide perubahan kepada para staf. Tantang mereka untuk melakukan inovasi untuk menciptakan perubahan yang riil,” bebernya.

Taufik tidak ingin, reformasi birokrasi bersifat transaksional. Artinya, ASN melakukan reformasi birokrasi karena ingin mendapatkan tunjangan kinerja. Begitu tunjangan kerja didapat, mereka berhenti melakukan reformasi birokrasi.

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH KIP yang hadir pada acara itu sependapat dengan Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN. Menurutnya, diklat bagi para pejabat struktural eselon II itu ibarat imunisasi untuk mewujudkan birokrasi yang ramah.

“Ini adalah imunisasi birokrasi menuju birokrasi ramah. Ketika tidak punya SDA, SDM merupakan sumber daya yang menggelegar karena SDM yang berkompeten senantiasa termotivasi menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI itu tidak menampik, upaya mempertahankan konsistensi reformasi birokrasi yang semakin baik tidaklah mudah. Apalagi ketika ASN menghadapi pimpinan yang belum sepenuhnya memegang teguh prinsip integritas.

“Konsistensi menjalani perubahan tidak gampang. Bapak/ Ibu akan dihadapkan problem besar. Problem paling njelehi adalah pemimpinnya. Ketika Anda berkomitmen akan bekerja dengan baik, tunjangan dirasa cukup, tapi kalau bos Anda ngomong staf nggak pengertian, nggak setor-setor, maka hancurlah kita. Apakah kita akan mengikuti atau melawan itu,” ujarnya.

Ganjar berpesan, alumnus diklatpim II dapat menjaga komunikasi di antara mereka. Bahkan, sebisa mungkin mereka senantiasa berbagi gagasan-gagasan inovatif untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik.

“Segera buatlah ikatan alumnus. Paling tidak tetap berkomunikasi dan sharing tentang reformasi birokrasi yang inovatif melalui Whatsapp,” pesannya.

Sebagai informasi, Diklatpim II Angkatan VII tersebut diikuti oleh 55 peserta dari kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Dari 55 peserta tersebut, lima di antaranya mengukir prestasi terbaik. Yaitu, peringkat satu, Waluyo Ssos MM (Pemkab Wonogiri ), dua, Ir. Yulia Indrawati (Pemkab Brebes), tiga, Drs. Bunyamin MPd  (Pemkot Semarang), empat, Dr M Romo (BPS RI), lima, Hermawan Setiadi SIP MH (Pemkab Bantul).

 

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

 

Berita Terkait