Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Surakarta – Pembangunan yang berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa ada peran serta dan komitmen pemerintah dengan masyarakat. Karenanya, dibutuhkan kesepahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat menjadi narasumber dalam Dialog Kebangsaan dengan tema ‘Menggagas Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan’ di auditorium Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Rabu (8/11). Hadir pula pada dialog tersebut dua menteri sebagai narasumber, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi.

Dalam memaparkan materinya, Ganjar bertanya kepada ribuan peserta yang sebagian besar mahasiswa terhadap program Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan ledakan jumlah penduduk. Namun belum semua peserta merespons program KB. Dikhawatirkan, bonus demografi yang di Indonesia bisa saja tidak memberi manfaat besar, malah justru menjadi masalah.

“Soal KB ternyata kita belum sepakat. Bapak ibu sebentar lagi kita dapat bonus demografi lho. Anak-anak muda akan banyak sekali, kalau itu tidak bisa kita menej akan banyak kejahatan. Ruang kita juga akan habis,” katanya.

Sama halnya di sektor infrastruktur, imbuh gubernur, meski pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur secara masif agar dapat membantu perekonomian rakyat, tetapi jika tidak ada penataan masyarakat hasilnya tidak akan maksimal.

“Mau bangun jalan setiap hari tapi kalau kendaraannya tidak dibatasi, ledakan penduduk tidak diatasi ya akan sama saja,” ujarnya.

Karena itu Ganjar merasa perlunya membangun konsensus agar masyarakat juga ikut berperan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Melalui kesepakatan tersebut akan terbentuk kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat.

Selain konsensus, pola hidup masyarakat juga perlu diubah dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Seperti mendorong masyarakat memilih rumah susun untuk mengantisipasi keterbatasan ketersediaan lahan, perilaku membuang sampah sembarangan, dan lainnya.

“Terbayangkan tidak kawasan perumahannya itu dijadikan sawah, lagi tapi rumahnya dijadikan rumah susun. Itu kalau kita bicara sustainable development yang berorientasi betul-betul environment friendly,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan nasional yang berkelanjutan tidak hanya memikirkan pembangunan infrastruktur dalam jangka tertentu. Tetapi pembangunan nasional secara menyeluruh baik infrastruktur, komunikasi, energi, hingga ekonomi.

Untuk pembangunan infrastruktur pihaknya menekankan pembangunan secara kewilayahan yang didasarkan pada kawasan-kawasan baik wisata, pedesaan, hingga perumahan rakyat.

“Dasar pembangunan kita adalah kewilayahan. Kita bentuk badan pengembangan infrastruktur wilayah yang merencanakan, memrogramkan secara terpadu. Sehingga pembangunan infrastruktur kita terus berkelanjutan,” katanya.

Mengenai target pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Basuki menambahkan, hingga 2019 akan terbangun 1.000 km jalan tol, 2.650 km jalan baru, 35 km jembatan baru, satu juta rumah masyarakat berpenghasilan rendah, 65 waduk dan satu hektare jaringan irigasi baru.

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin