Penyelenggaraan Pemerintahan Tidak Boleh Stagnan

  • 27 Aug
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Usai dilantik sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah pada 23 Agustus lalu, Drs Syarifuddin MM kali pertama memimpin apel di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (27/8).

Di hadapan ASN Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan BPKAD Jateng, Syarifuddin menekankan, meski kepala daerah definitif belum dilantik, kinerja ASN tidak boleh menurun. Penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berlangsung secara maksimal.

“Kita harus punya semangat yang sama bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus tetap terjamin, terus berlangsung. Oleh karena itu, dengan waktu yang ada, sambil menunggu dilantiknya gubernur definitif, saya katakan pemerintahan tidak boleh stagnan,” tegasnya.

Syarifuddin yang juga menjabat sebagai Dirjen Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri pun berpesan agar SKPD terkait mengawal proses penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan APBD Tahun Anggaran 2019. Sehingga, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Saya ingin mengingatkan kepada seluruh unit yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyiapan APBD Perubahan 2018 maupun APBD 2019, karena hari ini sesuai dengan jadwal proses penyusunan APBD kita sudah harus simultan mengawal proses penyusunan perubahan APBD 2018 dan APBD 2019. Saya berharap penetapan KUA-PPAS untuk APBD 2019 bisa kita sepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam bulan September yang akan datang,” pesannya.

Selain itu, Syarifuddin juga meminta ASN  mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar mereka agar menyikapi tahun politik mendatang secara dewasa, yakni dengan tetap menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa, meski pilihan politik bisa saja berbeda. Terlebih, pada 20 September mendatang dimulai penetapan pasangan calon presiden-wakil presiden, dan legislatif DPR, DPD, dan DPRD, disusul masa kampanye yang berlangsung pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

“Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2019 yang disebut sebagai tahun politik. Kita sebagai jajaran pemerintahan punya kewajiban untuk senantiasa mengomunikasikan kepada masyarakat di sekitar kita, bahwa dalam menyikapi tahun politik seperti ini tetap memelihara persatuan kesatuan kita, kerukunan antaragama, ras maupun golongan. Jangan sampai karena haluan politik kita yang berbeda menimbulkan perpecahan di antara masyarakat,” imbaunya.

 

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Berita Terkait