Pengentasan Kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu Jadi Prioritas

  • 22 Mar
  • Prov Jateng
  • No Comments

Kebumen – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP meminta agar pengentasan kemiskinan di eks Karesidenan Kedu menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan di 2018. Apalagi Wonosobo dan Kebumen masih menjadi daerah yang persentase angka kemiskinannya melebihi Jawa Tengah.

 

Saat acara Musrenbangwil di wilayah eks keresidenan Kedu di Pendapa Kabupaten Kebumen, Selasa (21/3), Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan, persentase angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada 2015 sebesar 22,02 persen dan Kabupaten Kebumen 21,32 persen. Angka itu jauh melebihi persentase Jawa Tengah yang hanya 13,58 persen.

 

“Kemiskinan di 2015 Juara I masih Wonosobo, Juara II Kebumen. Nggak usah kecil hati. Ini ditampilkan agar fokus ketika musrenbang. Program apa yang mesti kita buat. Ini kita kejar. Pengentasan kemiskinan masih jadi program prioritas,” kata dia.

 

Masyarakat yang disebut miskin, lanjut Ganjar, indikator utama biasanya dilihat dari rumah yang tidak layak huni. Untuk membantu memperbaikinya, tidak cukup kalau hanya mengandalkan APBD provinsi maupun kabupaten/ kota. Pemerintah daerah dituntut kreatif untuk mencari pendanaan di luar APBD. Seperti bekerja sama dengan program CSR perusahaan, menghimpun dana keagamaan, atau menjalin kerja sama dengan filantropis.

 

“Atau mungkin kita bisa dorong kredit untuk RTLH. Tapi ini masih wacana. Bisa nggak ya, orang miskin bisa punya rumah dari kredit perbankan. BKK di Grobogan itu punya kredit toilet. Kalau nggak punya jamban, bisa kredit Rp 1-2 juta. Dan hasilnya luar biasa. Akses jambannya sudah 100 persen,” usul mantan anggota DPR RI ini.

 

Bupati Kebumen, Muhammad Yahya Fuad menyambung, pengentasan angka kemiskinan memang jadi tantangan berat bagi pemerintah. Berbagai upaya dan inovasi pun sudah dilakukan pihaknya untuk menurunkan angka kemiskinan di daerahnya. Seperti pembangunan akses jalan pada jalur lintas utara sepanjang 67,2 km yang melintasi lima kecamatan termiskin di Kebumen wilayah utara. Pembangunannya sudah dimulai sejak akhir 2016.

 

“Harapannya jalan itu bisa selesai pada 2019 dan bisa mengatasi kemiskinan karena ekonomi tumbuh,” ujarnya.

 

Untuk meningkatkan peluang kerja, Pemerintah Kabupaten Kebumen kini tengah merintis kawasan industri di Kebumen wilayah selatan. Pemkab juga sudah menyediakan tanah seluas 175 hektare yang lokasinya hanya berjarak 500 meter dari pengembangan jalur selatan-selatan yang dibangun pemerintah pusat.

 

“Karena itu kami mohon pada 2018 bisa dibantu (pemprov) jalan pendukung masuk ke kawasan industri,” pinta Yahya.

 

Ditambahkan, untuk pembangunan RTLH, dia menganggarkan sebanyak 3.300 unit. Meski begitu, pihaknya berharap Pemprov Jateng bisa membantu 1.320 RTLH, sesuai yang pernah dijanjikan gubernur dulu.

 

“Terkait RTLH kemarin kami dijanjikan gubernur sebanyak 1.320 di 2016 dan 2017. Tapi realisasi 2016 baru 240 unit dan 2017 masih 894 unit. Kita harapkan mungkin kalau ada tambahan di APBD Perubahan bisa 1.320 RTLH,” harapnya.

 

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga menyelenggarakan proda, yakni penyertifikatan gratis bagi masyarakat pelaku UMKM. Program itu diharapkan bisa menjadi sarana akses permodalan.

 

Untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, Pemkab membantu sarana transportasi gratis sejak 2016 lalu. Namun jika pada tahun lalu baru diterapkan di tiga kecamatan, pada tahun ini akan diterapkan di seluruh kecamatan (26 kecamatan). Pemkab Kebumen juga menerapkan program Gerakan Anti Merokok, karena rokok menjadi salah satu penyumbang pengeluaran terbesar dari masyarakat miskin.

 

“Rokok sangat signifikan menyumbang kemiskinan, maka ada gerakan anti merokok untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat,” tutup Yahya.

 

Penulis : Rt, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Berita Terkait