Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memudahkan para investor mengurus perizinan investasi yang masuk ke Jawa Tengah. Hal itu dilakukan mengingat pertumbuhan investasi terus membaik. Bahkan, dari 2013 hingga sekarang ada peningkatan investasi 52 persen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo saat menghadiri Dialog Interaktif ‘Gayeng Bareng Gubernur Jateng’ yang dipandu langsung oleh Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP di Studio TVRI Jawa Tengah, Senin (23/10), mengatakan pertumbuhan investasi yang cukup fantastis itu didominasi sektor energi untuk Penanaman Modal Asing (PMA, dan sektor tekstil untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk terus memacu investasi masuk ke Jawa Tengah, pihaknya berinovasi mengembangkan sistem e-service, yakni pelayanan berbasis elektronik untuk memudahkan investor dalam mengurus perizinan.

Prasetyo mengatakan aplikasi e-service akan di-launching pada November tahun ini di Surakarta dengan layanan 166 jenis perizinan. Di samping perizinan, e-service juga menyediakan informasi tentang aspek-aspek yang dibutuhkan investor untuk melakukan investasi di Jawa Tengah. Misalnya informasi tentang tata ruang agar para investor tidak lagi terkendala tata ruang saat mendirikan pabrik.

“Banyak investor mengeluh kesulitan membangun bangunan dan ternyata mereka salah beli lahan, karena lingkungan sekitar lahan tidak mendukung untuk dibangun industri,” terangnya.

Dari kaca mata pengusaha e-service sangat diharapkan bisa mempercepat proses mereka dalam mengurus perizinan. Bahkan dalam mengurus perizinan tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor karena dilakukan secara elektronik atau online.

Wakil Ketua Kadin Jawa Tengah Bidang Pengembangan Ekonomi Didik Sukmono mengatakan pengusaha yang ingin berinvestasi ke Jawa Tengah biasanya ingin agar pengurusan perizinan tidak terlalu lama dan biayanya pun tidak terlalu mahal. Sehingga e-service sangat diharapkan mampu memenuhi tuntutan dari para pengusaha.

“Pengusaha hanya ingin jangan sampai ada start up yang lama untuk mengurus perizinan, itu tuntutan pengusaha. Yang kedua adalah startup cost-nya jangan tinggi-tinggi,” katanya.

Selain itu, Didik juga meminta agar pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/ kota menyeragamkan perizinan konstruksi agar memudahkan mereka membangun industri yang akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

“Kalau kita bicara tentang perizinan ada dua hal, satu perizinan yang sifatnya prakonstruksi yang di-cover oleh provinsi dan kami merasakan nyaman. Hanya ketika mau masuk ke izin teknis atau izin konstruksi yang ada di kabupaten/ kota, kami mengamati satu kabupaten/ kota dengan yang lain itu masih berbeda-beda, belum seragam,” ungkapnya.

Senada, Ketua Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jawa Tengah Sabarudin Hulu mengatakan perizinan menjadi tempat banyaknya laporan yang masuk ke ORI. Pihaknya menyampaikan perizinan yang banyak dilaporkan ke ORI biasanya yang ada di kabupaten/ kota. Sedangkan untuk perizinan yang menjadi wewenang provinsi hingga saat ini belum ada laporan.

“Mengenai perizinan untuk Provinsi Jawa Tengah belum ada laporan pengaduan. Namun proses perizinan yang dominan lebih kepada pelayanan perizinan di kabupaten/kota,” katanya.

Sabarudin meminta website yang dimiliki Dinas Penanaman Modal baik yang ada di provinsi dan kabupaten/kota dapat menampilkan informasi iklim investasi di Jawa Tengah dengan lebih lengkap. Informasi juga dibuat dalam dua bahasa. Sehingga tidak menyulitkan investor, terlebih investor luar negeri.

“Kalau kita menginginkan investasi dari luar mau tidak mau harus ada bahasa yang bisa meyakinkan dan mencari tahu iklim investasi di Jawa Tengah,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ganjar berharap permasalahan tersebut akan dapat diselesaikan dengan hadirnya e-service. Sebab, selain pengurusan perizinan juga akan disediakan informasi potensi-potensi investasi di Jawa Tengah yang dapat dipilih oleh para investor. ORI juga diminta terus membantu pemerintah provinsi melalui kritikan-kritikan terkait perizinan yang ada di Jawa Tengah.

“Laporan bertambah artinya masyarakat makin kritis dan masih punya harapan pemerintah lebih baik,” katanya.

Melalui inovasi-inovasi yang terus dilakukan di sektor perizinan dan investasi ini diharapkan pembangunan di Jawa Tengah akan seperti provinsi tetangga Jawa Timur dan Jawa Barat dan bahkan bisa lebih baik lagi. Sehingga dengan banyaknya investasi yang masuk akan membuat masyarakat Jawa Tengah lebih sejahtera.

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin