Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

MAGELANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pihak terkait mengambil langkah maksimal untuk menangani kasus stunting. Sehingga, kasus di Jateng bisa menurun atau bisa mendekati target prevalensi nasional 14 persen pada 2024.

Upaya tersebut tampak dalam Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jateng di Grand Artos Hotel &Convention, Magelang, Kamis (12/10/2023).

Hadir dalam kegiatan itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat dan BKKBN Perwakilan Jateng, lintas Kementerian, BPOM, BPN, Bapanas, pemerintah kabupaten/ kota, dan pihak terkait lainnya.

Sekda Jateng Sumarno mengatakan, pihaknya terus bersinergi untuk menangani stunting. Ada beberapa hal yang jadi evaluasi dalam penanganan stunting yang dilakukan.

“Kalau hasil evaluasi, penyebab utama stunting Jateng adalah perilaku. Kan kesadaran. Ini yang program dari DP3AKB adalah Jo Kawin Bocah. Itu (menikah usia dini) masih banyak terjadi,” kata Sekda, seusai membuka kegiatan.

Selanjutnya yang perlu dievaluasi juga adalah pentingnya perilaku kesadaran terkait sanitasi lingkungan, kesadaran mengonsumsi makanan bergizi. Selain itu masih belum maksimalnya penggunaan alat antropometri, yakni alat yang berfungsi mendeteksi stunting pada anak melalui pengukuran berat badan, panjang dan tinggi badan, lingkar lengan atas dan kepala.

Menurutnya, pemerintah pusat telah mengirimkan antropometri untuk ribuan posyandu. Hasil evaluasi alat itu ternyata masih butuh sosialisasi pelatihan kepada operator alat di posyandu.

Ditambahkan, Pemprov Jateng telah mengeluarkan program inovasi penanganan stunting, meliputi kegotongroyongan. Ada Jogo Tonggo, Jogo Konco, FK Mitra, dan Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Semuanya merupakan bentuk kepedulian dari sesama.

“Program penanganan stunting efektif karena angkanya menurun,” terangnya.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes), angka stunting di Jawa Tengah yakni 20,8 persen atau mengalami penurunan sekitar 0,1 persen dibandingkan 2021 lalu.

Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN Pusat Widwiono mengatakan, pihaknya sengaja melakukan evaluasi di Jateng. Karena, menurutnya, di Indonesia ada sekitar 14 provinsi yang menjadi sasaran khusus, salah satunya di Jateng.

“Jateng sebetulnya sudah di bawah nasional, cuma karena jumlah penduduk banyak. Sehingga sasarannya banyak. Maka Jawa, termasuk Jawa Tengah itu menjadi sasaran percepatan prioritas penurunan stunting. Karena jumlah penduduk banyak,” terangnya.

Ditambahkan, BKKBN pusat berharap stunting di Jateng akan turun sekitar 3,8 persen. Ia optimistis hal itu akan terwujud. Mantan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah ini melihat kegiatan yang dilakukan di lapangan secara maksimal, membuatnya optimistis penurunan kasus akan tercapai.

Widwiono mengatakan, sejak kemarin hingga hari ini ada 15 rekomendasi yang diarahkan kepada peserta rapat, baik itu dari pusat maupun peserta rapat dari daerah. Tapi secara umum ada beberapa hal. Yakni, mengupayakan penggunaan big data atau satu data. Karena masing-masing kementerian itu menggunakan macam-macam aplikasi.

Rekomendasi selanjutnya tentang alat yang digunakan untuk penurunan stunting itu ada dua, yaitu antropometri dan USG. Secara keseluruhan kebutuhan antropometri itu 95 persen tercukupi dari 35 ribu unit posyandu. Hanya tinggal sedikit. Itu pun masih ada waktu untuk diupayakan.

Sedangkan USG tinggal beberapa puskesmas saja yang belum dan saat ini dalam tahapan pengadaan yang sebagian besar sudah dilakukan dan dievaluasi.

Kemudian, kata dia, dana desa juga bisa digunakan untuk intervensi spesifik. Dalam hal ini untuk pembelian makanan, seperti untuk protein hewani macam telur, dan ikan. Di samping itu juga bisa untuk pengadaan yang berhubungan dengan intervensi sentisitf. Seperti jamban, sanitasi dan sebagainya. Walaupun dari kementerian juga ada anggaran pembuatan sanitasi dengan program pamsimas, tapi jika anggaran itu kurang bisa gunakan dana desa.

Ia menuturkan rekomendasi lainnya yaitu monitoring. Yang mana hal ini sudah dilakukan secara baik, dan komitmennya sudah tidak diragukan lagi di kabupaten/kota di Jateng. Cuma yang masih perlu ditindaklanjuti adalah monitoring evaluasi.

 

Pola Asuh

 

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih, mengatakan, penanganan kasus stunting yang dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting yang dilakukan berkala, telah berjalan baik.

“Sebetulnya kalau untuk penyediaan nutrisi oleh Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah kabupaten/ kota sudah menyediakan dengan berbagai upaya. Dari pemanfaatan APBD, pemanfaatan dari bantuan filantropi, dan sebagainya,” kata Eka.

Masalah dalam penanganan stunting, kata dia, di antaranya adalah dari pengasuhan atau pola asuh, sehingga masih dijumpai kasus stunting. Pola asuh itu seperti adanya orang tua pengganti. Mungkin orang tuanya bekerja, sehingga dibantu orang lain.

Kendalanya yang masih dihadapi, kata dia, adalah komunikasi perubahan perilaku ke arah positif yang masih butuh waktu. Sampai akhirnya bisa mengurangi kasus stunting. Misalnya, kata dia, pola positif itu yang tadinya tidak mau makan protein hewani, menjadi suka makan protein hewani. Atau, tadinya buang hajat di kali, kemudian mau menggunakan jamban sehat.

“Tadinya ada yang merokok di depan anak stunting atau di depan anak balita, merokoknya menjauh. Yang tidak mau datang ke posyandu Misalnya bisa jadi datang ke posyandu. Kita kan sudah punya datanya ya. Berapa jumlah risiko stunting dan berupa data itu,” jelasnya.

Dia menyarankan, calon pengantin yang mau menikah agar periksa kesehatan idealnya tiga bulan sebelum menikah. Bagi ibu yang hamil, periksakan kesehatannya minimal enam kali selama masa kehamilan.

Berikan ASI eklusif selama enam bulan, ASI dengan makanan pendamping dengan komposisi gizi seimbang, hidup bersih dan saling bantu, anak balita, anak baduta harus dibawa keluarga ke posyandu. Pihaknya berharap pula agar anak baduta atau balita dibawa ke posyandu.

“Kita upayakan kepada tokoh masyarakat, kepala desa, para perangkat desa, penggerak PKK, bila ditemukan ada anak baduta, anak balita yang tidak dibawa ke posyandu untuk dijemput. Itu sudah dilakukan di Provinsi Jateng,” jelasnya.

Tehnical Asisten Program Stunting Kabupaten Brebes Sofiastuti mengatakan, di wilayahnya gencar memberikan penanganan stunting. Bila nanti ditemukan adanya penyakit, pihaknya akan membawa anak ke puskesmas.

Adapun untuk sosialisasi terhadap program percepatan penurunan stunting di Brebes, satu di antaranya melibatkan perias pengantin, namanya Rias Cantin.

“Memberikan sosialisasi pada perias pengantin, karena sasaran perias itu kan calon pengantin. Calon yang akan jadi ibu. Dari awal memang yang jadi intervensi dari calon pengantin supaya saat calon pengantin sehat diberikan pemahaman dan harus sering ke puskesmas untuk periksa, minum tablet tambah darah, sehingga posisi calon pengantinnya saat jadi pengantin sehat. Sehingga saat ada pembuahan, sehat bayinya, karena pemeriksaan sudah sesuai,” katanya. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)