Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Surakarta – Pembangunan di berbagai sektor di Jateng ke depan masih menjadi tantangan dan permasalahan tidak ringan. Terutama peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemenuhan kekebutuhan air, penanganan sampah, serta persoalan lingkungan hidup.

Hal itu terungkap pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 di Hotel Alana Karanganyar, Jumat (21/9). Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maimoen, Sekda Jateng Dr Ir Sri Puryono KSMP, bupati/wali kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, komunitas difabel, serta elemen masyarakat lainnya.

Hadir pula sebagai narasumber Direktur Sinkronisasi UPD 1 Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs Nyoto Suwignyo MM dan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Kepala Bappenas, Rudi S Prawiradinata.

Sekda Jateng Sri Puryono KS MP mengatakan, selain menanggulani kemiskinan dan pengangguran, Jawa Tengah ke depan akan lebih memperhatikan persediaan air. Selain itu penanganan dan pengelolaan sampah terbatas, serta penanganan persoalan lingkungan lainnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sebagian besar kabupaten dan kota di Jateng mengalami kekeringan saat musim kemarau. Bahkan tidak sedikit daerah yang saat tidak sedang kemarau juga mengalami kekurangan air bersih. Karenanya kebijakan pemerintah membuat seribu embung sejak lima tahun lalu akan ditingkatkan, sehingga air hujan tidak langsung mengalir ke laut tapi ditampung.

“Kita (Jateng) krisis air, darurat sampah dan lingkungan hidup. Masyarakat belum bisa memanfaatkan air permukaan, maka jangan sampai masyarakat Jawa Tengah kekurangan air. Sehingga program 1.000 embung tahun depan terus ditingkatkan, rehabilitasi lahan krisis, vegetatif diperbaiki, serta upaya perbaikan embung,” terang Sekda usai rapat.

Melalui forum ini, lanjut dia, penyempurnaan draft RPJMD 2018-2023 yang sudah disusun bersama para pakar dan ahli, supaya berimbang dari pakar dan secara tenokratik. Dia berharap adanya masukan, kritik, maupun saran dari masyarakat dan stakeholder yang hadir, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas difabel, partai dan elemen masyarakat lainnya.

“Dengan demikian kita mengetahui apa yang diinginkan masyarakat pada kepemimpinan Ganjar Pranowo-Taj Yasin dalam lima tahun ke depan. RPJMD yang disusun ini menjadi RPJMD kita bersama, jangan sampai ada anggapan RPJMD ini hanya rencana gubernur dan wakil gubernur serta parpol pendukung,” pintanya.

Sekda menambahkan, dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah, kebijakan pembangunan lima tahun ke depan akan lebih menempatkan sumber daya manusia sebagai fokus pembangunan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan.

Direktur Sinkronisasi UPD 1 Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs Nyoto Suwignyo MM dalam paparannya mengatakan, isu lingkungan harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan RPJMD. Paling tidak menyiapkan air dan pangan untuk kebutuhan masyarakat di masa depan.

“Jateng pun harus sudah menyiapkan ini. Sumber air kelihatannya melimpah ternyata persediaan air di Jateng kurang sehingga terpaksa harus memafaatkan air dalam tanah, karena debit air di waduk-waduk juga sudah menyusut,” paparnya.

Selain itu, persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah terkait persoalan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di daerah perkotaan. Perlunya keberadaan TPA regional serta pengelolaan sampah harus masuk rancangan RPJMD Jateng 2018-2023.

Nyoto menginggatkan kepada semuanya perencanaan pembangunan lima tahunan ini juga masuk Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK). Sistem penyusunan RPJMD saat ini tidak manual melainkan e-Planning, sehingga tidak ada pokok-pokok pikiran yang muncul di tengah jalan. Hal ini sebagai upaya pencegahan tindak korupsi yang seringkali muncul di tengah-tengah perjalanan RPJMD.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP melalui Wakil Gubernur Jateng H Taj Yasin menjelaskan, RPJMD Jateng untuk lima tahun ke depan diharapkan menjadi lebih baik dan makin menyentuh kepentingan masyarakat. Sehingga seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Jateng.

“Ada tantangan baik global maupun nasional yang harus kita sikapi dengan baik. Ada permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama. Maka kemudian penting kita memberikan skala prioritas pembangunan untuk lima tahun kedepan,” bebernya.

Menurut mantan anggota DPRD Jawa Twngah ini, penguatan kualitas SDM menjadi prioritas pembangunan periode depan. Apalagi tantangan pembangunan semakin kompleks dan kunci keberhasilan menghadapi tantangan tersebut adalah kesiapan SDM berkualitas. Tidak kalah penting adalah menghadapi bonus demografi. Optimalkan usia produktif masyarakat, sehingga Jateng menjadi kekuatan luar biasa untuk mendukung kemajuan pembangunan.

“Kita bertekad menurunkan kemiskinan hingga menyentuh single digit. Maka kemudian, kita akan terus memperkuat usaha ekonomi kerakyatan, mendorong munculnya wirausaha dan industri baru, memberikan perlindungan usaha bagi petani dan nelayan, serta memberikan berbagai bantuan dan stimulan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah akan mewujudkan struktur ekonomi yang andal dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Rencana pembangunan harus terpadu dan serasi di semua tingkatan dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi, serta melaksanakan kerja teknokratis dan politis dengan sebaik-baiknya untuk mengakselerasi pembangunan demi kehidupan masyarakat Jateng yang makin sejahtera.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin