Pembiayaan PT SMI Belum Terlalu Laku

  • 21 Sep
  • Prov Jateng
  • No Comments

Semarang – Model pembiayaan untuk keperluan pembangunan sebenarnya sangat diperlukan untuk percepatan. Sayangnya, belum banyak daerah yang menggunakannya. Padahal, Kementerian Keuangan sudah memfasilitasi melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bagi pemerintah daerah yang membutuhkannya.

“Ketika anggaran kita sangat sedikit untuk membiayai pembangunan, maka alternatif pembiayaan pembangunan belum banyak digunakan di daerah. Saya kira Kementerian Keuangan punya PT SMI untuk pembiayaan infrastruktur, tapi itu belum terlalu laku,” kata Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat menjadi keynote speaker Seminar Kementerian Keuangan bertema “APBN 2018: Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan” di Hotel Santika, Rabu (19/9).

Ganjar mengaku, Jawa Tengah sudah pernah ditawari kerja sama oleh PT SMI. Tapi, ketika dikomunikasikan dengan pihak DPRD, tidak disetujui. Padahal, masyarakat membutuhkan pembangunan yang bisa dipercepat.

“Kita biasanya masih konvensional. (Anggaran) Lima tahun, dibagi setahun-setahun. Kalau setahun, duitnya segitu ya segitu aja. Artinya, ngutangnya nggak berani. Padahal, kalau kita lima tahun, saya ingin percepat misalnya satu ruas jalan dengan kebutuhan anggaran Rp 10 triliun, dengan mengambil pembiayaan, maka pekerjaan selesai di depan. Utang saya cicil lima tahun. Tapi ini nggak laku,” ungkapnya.

Ganjar menduga, pembiayaan infrastruktur belum menjadi pilihan karena pemahaman kerja sama anggaran yang masih kurang.

Sebagai informasi, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang didirikan pada 26 Februari 2009 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100 persen kepemilikan saham oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

PT SMI memainkan peran aktif dalam memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, melakukan kegiatan pengembangan proyek dan melayani jasa konsultasi untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Perusahaan tersebut bertugas mendukung agenda pembangunan infrastruktur pemerintah Indonesia melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan swasta dan atau multilateral dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Dengan demikian, PT SMI dapat berfungsi sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seiring dengan rencana Pemerintah untuk mentranformasi Perseroan menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI), sektor yang dapat dibiayai oleh Perseroan saat ini diperluas tidak hanya pada infrastruktur dasar tetapi juga meliputi infrastruktur sosial.

 

Penulis : Rt, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Berita Terkait