Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berinovasi dan melakukan beragam terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu wujud pelaksanaan gerakan revolusi mental tersebut sebagai upaya meningkankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hal itu disampaikan Sekda Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP saat memberi sambutan pada upacara pembukaan ceramah Gerakan Nasional Revolusi Mental Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXXIII dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XII Provinsi Jateng 2017 di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah, Selasa (18/7).

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan peserta diklat, Rikan dari Kabupaten Kebumen dan Sinta dari Universitas Gadjah Mada mengenai inovasi apa yang dilakukan Pemprov Jateng untuk menjaga transparansi dan pelayanan publik yang prima, serta indikator pelaksanaan revolusi mental birokrasi.

Sekda menjelaskan, berbagai inovasi telah diterapkan Pemprov Jateng di berbagai bidang guna mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat. Antara lain penerapan e-goverment berbasis teknologi informasi di jajaran birokrasi sebagai upaya mencegah berbagai bentuk penyimpangan, termasuk praktik pungutan liar dan suap.

“Penggunaan teknologi informasi di berbagai pelayanan publik merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Ini dapat meminimalkan pelayanan tatap muka, karena pertemuan langsung itu berpotensi adanya praktik pungli,” katanya.

Antara lain program pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang telah benar-benar terlaksana. Program PTSP memang telah ada sejak lama. Namun proses proses perizinannya masih memakan waktu lama, prosedur berbelit, dan pemohon izin harus datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Sekarang semua sudah oke. Bahkan proses perizinan usaha, galian c, penelitian, dan lainnya, antara pemohon dan petugas tidak perlu bertemu langsung, bisa lewat online. Kalau semua syarat terpenuhi akan langsung mendapat balasan. Jika belum memenuhi syarat maka akan muncul tanda silang merah,” bebernya.

Demikian juga terkait tagline Mboten Korupsi Mboten Ngapusi, bukan sebatas slogan namun telah dilaksanakan secara nyata. Pihaknya berupaya menerapkan revolusi mental dengan mengubah cara pandang, pola pikir, sikap setiap orang untuk berorientasi pada kemajuam dan kemoderanan, sehingga Indonesia menjadi negara besar dan mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan Putu Aditya peserta Diklatsar III dari Universitas Airlangga Surabaya, tentang bagaimana cara pimpinan menerapkan revolusi mental agar tidak hanya kepada ASN, melainkan juga terhadap pelajar maupun mahasiswa, menurut Sri Puryono, kalangan generasi muda tersebut semestinya juga dikenalkan poin-poin revolusi mental. Sehingga mereka tetap memegang teguh Pancasila dan setia kepada NKRI.

“Revolusi mental bukan hanya menyasar ASN, tapi dunia usaha, masyarakat umum, serta pelajar dan mahasiswa juga harus menjadi sasaran revolusi mental. Bahkan revolusi mental pelajar dan mahasiswa sangat penting, karena kalangan ini paling rentan dimasuki berbagai infornasi dan paham yang tidak benar. Harus dimulai dari sana,” terangnya.

Sebagai informasi, peserta diklat kali itu terdiri atas Diklatpim III sebanyak 40 orang berasal dari kabupaten dan kota se-Jateng, Diklat Dasar CPNS golongan III dari Kemenristekdikti tercatat 37 orang, diklat teknis perancang perundang-undangan 37 orang, teknis perencanaan dan penganggaran 35 orang, diklat teknis audit investigasi 30 orang, dan diklat teknis akutansi berbasis akrual 35 orang.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin