Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP meminta Bupati Klaten Sri Mulyani menata sistem dan meletakkan kembali dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga kasus suap yang dialami bupati sebelumnya tidak terulang kembali.

“Hari ini dan mulai detik ini Klaten harus mulai semangat kembali, tidak boleh terpuruk pada pengalaman masa lalu, dan harus mengejar ketertinggalan agar beberapa PR kita bisa diselesaikan dengan cepat,” ujar gubernur saat usai melantik Bupati Klaten Sri Mulyani di Gedung Grhadhika Bhakti Praja, Senin (27/11).

Pelantikan itu diharapkan menjadi garis start baru. Karenanya, birokrasi diminta jangan ragu lagi untuk membereskan IMB atau izin lainnya. Tidak perlu takut tanda tangan, pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu, dan harus lebih transparan.

“Saya mengikuti media sosial yang berkembang di Klaten, dan hari ini saya melihat greget perubahan, semakin terbuka dan transparan, akses masyarakat menjadi bagus,” katanya.

Gubernur berharap, dengan kepemimpinan baru ini, bisa memajukan dan mengejar ketertinggalan Klaten. Dengan begitu, menjadi langkah baru untuk mengubah situasi dan kondisi, belajar dengan kondisi yang ada untuk bersama-sama membangun integritas.

Ditegaskan, berbagai upaya mencegah terjadinya korupsi, suap, ataupun jual beli jabatan dapat dilakukan. Salah satunya dengan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan koordinasi, supervisi, dan pencegahan (Kopsurgah). Langkah itu sudah dilakukan Pemprov Jateng pada 2013 lalu, dan bisa dilakukan oleh bupati dan wali kota lainnya, termasuk Bupati Sri Mulyani.

“Mulai dari semua pejabat menyerahkan LHKPN, anggaran transparan, adanya kanal-kanal informasi baik berbasis media sosial maupun website sebagai fungsi kontrol masyarakat,” bebernya.

Selain membangun integritas dan menerapkan reformasi birokrasi, kata Ganjar, ada PR besar yang perlu diorong bersama, yaitu penanggulangan kemiskinan. Semua bupati walikota mencari data yang valid warga miskin di daerah masing-masing. Mendeteksi setiap warga miskin, kondisinya seperti apa, perlakuannya seperti apa, kira-kira mereka tidak miskin lagi dalam waktu berapa lama.

“Kita perlakuan kepada mereka agar lolos dari kemiskinan dan ini harus satu-persatu. By name by address sudah ada, tinggal kita dorong,” terang mantan anggota DPR RI ini.

Antara lain, imbuhnya, memberi akses permodalan bagi masyarakat miskin agar berdikari. Diberi semacam hadiah saja tidak cukup, tapi harus memandirikan dengan berbagai usaha.

“Saya yakin Klaten mampu, karena SDM top markotop dan aksesnya sebenarnya terbuka, sehingga tidak ada yang tidak bisa. Bahkan Klaten suruh jalan sendiri larinya kenceng banget,” imbuh Ganjar.

Tidak kalah penting adalah menyangkut pengawasan dana desa. Desa di Klaten menjadi salah satu contoh nasional, yakni pengelolaan BUMDes Umbul Ponggok. Bahkan tidak sedikit desa dari penjuru nusantara mekakukan studi banding ke Desa Ponggok.

“Ini adalah cara-cara mengelola anggaran desa dengan inovasi dan kreasi, dengan memanfaatkan keuangan dan perbankan yang mampu mendatangkan keuntungan APBDes juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan saya trenyuh dengan program satu keluarga satu sarjana yang dibiayai dari Umbul Ponggok,” terangnya.

Seperti diketahui, Sri Mulyani diangkat sebagai bupati menggantikan bupati sebelumnya, Sri Hartini. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberhentikan Sri Hartini karena tersandung kasus suap jual beli jabatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini pada Jumat (30/12/2016). Hartini telah divonis 11 tahun penjara, denda Rp 900 juta dan subsider 10 bulan kurungan.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin