Pati Tertinggi Konsumsi Ikan

  • 23 May
  • Prov Jateng
  • No Comments

Semarang – Tingkat konsumsi ikan yang rendah menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.  Pasalnya, tingkat konsumsi ikan di provinsi ini masih di bawah target nasional.

Fakta tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Ir Lalu Muhamad Syafriadi MM saat menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Kabupaten/ Kota Tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Grand Candi Hotel, Senin malam (22/5).

“Angka konsumsi ikan di Jawa Tengah baru mencapai 26 dari target nasional 36. Oleh karena itu, PR-nya masih besar untuk kita lakukan. Kami harap Formikan untuk bisa membantu kami dalam mendiversifikasi dan memasyaraķatkan tidak hanya makan ikan, tetapi sadar kualitas ikan yang dikonsumsi,” terangnya.

Kontras dengan kondisi tersebut, Lalu membeberkan, Kabupaten Pati justru menorehkan prestasi sebagai kabupaten dengan tingkat konsumsi ikan tertinggi pada 2016.  Penghargaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah itu diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi.

Selain Pati, tiga kabupaten lainnya juga memeroleh penghargaan di bidang perikanan dan kelautan. Yaitu Cilacap sebagai kabupaten tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) terbanyak 2016, Batang sebagai kabupaten pendataan alih alat tangkap tercepat 2016, dan Jepara sebagai  kabupaten penggerak kelompok pengawas masyarakat terbaik 2016.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi berpesan agar dinas kelautan dan perikanan di kabupaten/ kota tak berhenti mengampanyekan gerakan makan ikan (Gemarikan) kepada masyarakat. Pihaknya juga berharap, rakor tersebut mampu menyelaraskan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran tekait kelautan dan perikanan  yang disusun oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota.

“Planning, programming, dan budgeting system harus diselaraskan benar. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota yang sifatnya vertikal perlu dilakukan untuk  menyatukan langkah. Kabupaten/ kota tetap bisa punya prakarsa yang positif,” ujarnya.

 

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

 

Berita Terkait