Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memanggil sejumlah perusahaan yang terindikasi melakukan pencemaran di sungai Bengawan Solo, Selasa (3/12/2019). Ganjar meminta agar perusahaan-perusahaan tersebut menghentikan aktivitas pembuangan limbah ke sungai bengawan Solo sekarang juga.

Sebanyak 15 perusahaan besar diundang dalam acara rapat yang digelar di Gedung B Lantai V Kompleks Kantor Gubernur Jateng itu. Selain perusahaan besar, perwakilan industri sedang, pelaku UKM, dan peternakan juga dihadirkan dalam rapat tersebut.

Ditemui usai rapat, Ganjar mengatakan ada sejumlah kesepakatan yang diambil untuk penanggulangan pencemaran Bengawan Solo. Di antaranya, pihaknya memberi waktu selama 12 bulan kepada sejumlah perusahaan tersebut untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah.

“Selama kurun waktu itu juga, aktivitas pembuangan limbah ke sungai harus dihentikan. Jika masih melakukan pelanggaran, saya minta aparat penegak hukum untuk turun tangan,” tegasnya.

Sebanyak 15 perusahaan besar dan beberapa perwakilan perusahaan menengah, UKM dan peternakan, lanjut Ganjar, sudah sepakat dan meneken kontrak. Untuk pelaksanaannya, Ganjar mengatakan akan menerjunkan tim khusus untuk melakukan pengawasan.

“Jika tidak cukup waktu, misalnya perbaikan sistem pengolahan limbah tidak cukup waktu setahun, maka harus izin khusus ke saya, nanti akan kami pantau perkembangannya. Namun kalau selama setahun tidak ada perbaikan pengelolaan limbah dan tetap membuang ke sungai, maka silahkan aparat penegak hukum bertindak,” tegasnya.

Menurut Ganjar, peran industri besar cukup signifikan dalam pencemaran Bengawan Solo. Sebab, mulai dari hulu Bengawan Solo sampai hilir, sejumlah industri besar berdiri di hampir semua titik lokasi yang dilewati Bengawan Solo.

“Ada banyak perusahaan besar, mulai Wonogiri, Sragen, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Solo, Boyolali sampai Blora. Ada ratusan, belum ditambah perusahaan menengah, kecil dan peternakan,” tegas mantan anggota DPR RI ini.

Untuk perusahaan besar, lanjut gubernur, mungkin dalam pengelolaan limbah tidak akan ada persoalan karena memiliki keuangan cukup. Namun pada perusahaan sedang dan UKM, persoalan limbah akan menjadi persoalan.

“Industri batik, tahu, ciu itu yang cukup sulit, karena mereka industri kecil. Maka saya tawarkan untuk memberikan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Dari Kementerian LHK juga mendukung untuk memfasilitasi,” tambahnya.

Sementara terkait persoalan berhentinya pengelolaan air bersih oleh PDAM Blora, gubernur meminta pihak PDAM melakukan sejumlah aksi nyata. Selama air Bengawan Solo belum bisa dimanfaatkan, berbagai upaya harus dilakukan dalam pelayanan masyarakat.

“Saya minta PDAM Blora agar pinjam air dulu atau hutang air agar masyarakat dapat tetap mendapat pasokan air bersih,” pungkasnya.

Sebagai informasi, aliran sungai Bengawan Solo mengalami pencemaran cukup serius. Pencemaran yang terjadi akibat limbah pabrik tersebut membuat air sungai hitam, sejumlah ikan mati, dan tidak dapat dikonsumsi. Padahal, banyak masyarakat yang menggantungkan air bersih dari aliran sungai itu. (Humas Jateng)