Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SRAGEN – Keberadaan aplikasi Simperum (Sistem Informasi Manajemen Perumahan) sebagai media untuk mendata rumah tidak layak huni (RTLH), harus diiringi dengan kedisiplinan dalam memperbarui data. Sehingga, akselerasi pembangunan RTLH dapat segera tercapai.

“Bantuan RTLH ini butuh kita realisasikan. Bukan hanya dibangun, tetapi datanipun kedah (datanya harus) kita input,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, saat mengecek hasil pembangunan dari program 1 OPD 1 Desa Dampingan, di Desa Bonagung Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Kamis (27/1/2022).

Ditambahkan, melalui Simperum yang juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa Jawa Tengah (SIDesa), data dapat diperbarui sebulan sekali. Kedisiplinan operator dalam memperbarui data akan mempercepat pemerintah dalam membantu memfasilitasi pembangunan RTLH, bagi masyarakat yang tidak mampu.

“Harus diisi. Di situ saat ini juga enak, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu, kita kirim prosesnya lama, dan kita tidak tahu siapa yang akan mendaftarkan daftar tunggu. Tapi sakniki kan, big data menika sampun wonten menunipun (Tapi sekarang kan, big data ini sudah ada fiturnya) untuk memasukan orang baru. Yang sudah tidak pantas, bisa langsung kita usulkan untuk dikeluarkan. Kula nitip niku dipun tulis terus nggih, dipun update (Saya titip itu ditulis terus ya, diperbarui),” pesan Wagub.

Selain meminta untuk disiplin memperbarui data, Gus Yasin, sapaannya, juga menginginkan agar nama-nama masyarakat penerima manfaat maupun yang sudah lulus menerima bantuan, diumumkan di papan pengumuman balai desa. Tujuannya untuk mewujudkan transparansi.

“Saya tambahi tugas. Nanti (perangkat desa) memasang ya. Yang menerima bulan ini siapa saja. Yang sudah ‘wisuda’ siapa saja. Yang masuk ada tambahan siapa saja. Sehingga masyarakat tahu. Kita bersama-sama mengawasi,” pintanya.

Triyono, perangkat desa Bonagung yang selama ini menjadi operator pembaruan data Simperum menuturkan, sejak diluncurkannya aplikasi Simperum sekitar tahun 2018, pihaknya selalu disiplin memperbarui data. Selama hampir empat tahun meng-update data, dia mengaku ada penurunan pembangunan RTLH.

“Saya update itu ada penurunan. Karena dulu pertama kali saya buka data itu jumlahnya 700-an (RTLH). Dan sekarang setelah saya validasi tinggal 308 (RTLH), dan saya validasi ulang lagi tinggal 248 (RTLH).  (Sebanyak) 308 (RTLH) itu akhir tahun 2020, yang 248 (RTLH) sampai bulan Januari 2022,” tuturnya.

Merespon permintaan Wagub untuk menempelkan nama-nama masyarakat penerima manfaat RTLH, pihaknya siap melaksanakan. Menurutnya, itu tidak sulit dan dapat mewujudkan transparansi. (Humas Jateng)*ul