Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pati – Usulan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas para bupati di Eks Karesidenan Pati yang diajukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2020. Namun di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat justru menghendaki pembangunan penunjang sumberdaya manusia (SDM).

Usulan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se-Eks Karesidenan Pati, di Pendapa Kabupaten Pati, Rabu (27/3/2019). Musrenbangwil di Pati tersebut merupakan yang terakhir di Jateng untuk tahun anggaran 2020.

Dalam kesempatan itu, usulan lima bupati, yakni Pati, Blora, Jepara, Kudus dan Rembang didominasi sektor fisik, utamanya pembangunan infrastruktur jalan. Kabupaten Pati misalnya, dari total 10 usulan terdapat delapan pembangunan atau perbaikan jalan dengan anggaran Rp71,5 miliar dari total usulan anggaran Rp91,5 miliar.

“Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan akses utama, jadi pintu perekonomian bisa terbuka. Sudah kita hitung dari sekitar seratus usulan masyarakat dan SKPD yang ada. Juga ada usulan lintas sektor. Karena ada aset atau kewenangan provinsi. Salah satunya jalan lingkar Pati batas kota, karena sering terjadi kecelakaan,” kata Bupati Pati, Haryanto.

Hal serupa juga disampaikan Bupati Blora, Djoko Nugroho. Dia hanya mengajukan tujuh usulan dengan total anggaran Rp60 miliar. Jika kabupaten Pati menyisakan dua usulan selain pembangunan jalan, Kabupaten Blora justru 100 persen usulannya untuk pembangunan jalan.

“Tahun ini, kami tidak mendapatkan bantuan murni dari Musrenbang. Semua murni dari pemikiran dewan. Setiap usulan saya dampingkan dengan Banprov. Semoga tahun depan apa yang kami harapkan terealisasi,” katanya.

Usulan tiga kabupaten lain, yakni Kudus, Jepara dan Rembang juga tidak jauh berbeda, fokus pada pembangunan infrastruktur jalan. Total usulan dari kabupaten di Eks Karesidenan Pati sebanyak 52 pembangunan dengan jumlah anggaran mencapai Rp423.135.000.000. Rinciannya, Kabupaten Pati 10 usulan dengan total ajuan anggaran Rp91.500.000.000. Kabupaten Blora ada tujuh ajuan dengan besar anggaran Rp60.000.000.000. Kebupaten Jepara dengan 10 usulan total anggaran Rp87.635.000.000. Kabupaten Kudus menyertakan 15 usulan total anggaran Rp124.500.000.000 dan Kabupaten Rembang total 10 ajuan dengan anggaran Rp59.500.000.000.

Berbeda dengan yang diajukan oleh pimpinan-pimpinan daerah. Forum perempuan, yang diwakili oleh Indaryani warga Kudus justru menginginkan adanya kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah dengan para ilmuwan di perguruan tinggi untuk melaksanakan program, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

“Jadi peran akademisi tidak sekadar sebagai bahan pustaka, tapi terlibat langsung dalam pembangunan,” paparnya.

Sementara dari kelompok difabel, Ismawardiyanto mengusulkan agar pemerintah memperbanyak sekolah inklusi. Dengan sekolah tersebut, dia berharap pemberdayaan difabel semakin meningkat, bisa melalui peningkatan keterampilan berkelanjutan sampai pendampingan pemasaran produk.

“Kami tidak mau hanya jadi kanca wingking. Kami juga tidak ingin dikasihani tapi diberdayakan. Apalagi di Kudus UMKM sangat banyak, termasuk teman-teman difabel,” kata Ismawardiyanto.

Selain pejabat pemerintahan, dalam pelaksanaan Musrenbangwil di Jateng memang melibatkan kelompok anak, perempuan, difabel sampai forum OSIS dan seluruh partai politik maupun ormas. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan dengan model seperti itu, Jateng menjadi perhatian nasional karena menggelar Musrenbang dengan cara yang unik dan berbeda.

“Ini Musrenbang wilayah yang terakhir. Dalam setiap Musrenbangwil ada banyak masukan dan saran program kerja, jadi setelah ini mari kita bekerja sesuai kewenangan masing-masing, mana yang diatasi kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Ganjar mengingatkan, meski terdapat perbedaan dalam memandang prioritas pembangunan, namun menurutnya tidak menjadi masalah. Seluruh usulan dalam Musrenbangwil selanjutnya digodok Pemprov Jateng. Usulan yang masuk skala prioritas akan mendapatkan bantuan keuangan yang disalurkan melalui APBD Jateng 2020. Untuk itu, dia meminta semua daerah bergerak dalam pembangunan dan mereformasi birokrasi.

“Hilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hilangkan pungli-pungli (pungutan liar). Yakin kalau itu dilakukan, sampeyan akan the best. Kalau yang saya terapkan adalah cepat, mudah, murah. Semalam dari KPK minta agar Jawa Tengah melakukan pendidikan antikorupsi. Saya berharap ini segera diterapkan di sekolah,” paparnya.

Penulis : Ib, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng