Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Yogyakarta – Pembangunan daerah perlu didukung dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang harus berpijak kepada tiga unsur pilar utama. Yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pengembangan wilayah pun mesti berpedoman pada RTRW.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat menjadi narasumber dalam acara Kuliah Tamu Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (17/3) malam. Ganjar mencontohkan, meski saat ini pihaknya sangat terbuka terhadap masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, namun lahan pertanian di Jawa Tengah tetap harus dilindungi.

Pihaknya juga memanfaatkan kartu tani untuk mengontrol luasan lahan pertanian. Kartu tersebut selain mengontrol penyaluran pupuk bersubsidi namun juga bisa untuk mengetahui luas lahan pertanian yang dimiliki oleh petani dan komoditas apa saja yang ditanam.

“Saya membuat namanya kartu tani ini sebenarnya bukan kartunya.  Di dalamnya itu bisa saya cek, pemiliknya atau bukan. Kalau pemilik, lahannya di mana, tanamnya apa. Jadi, saya bisa kontrol pupuk, saya bisa kontrol komoditas, saya bisa kontrol harga,” katanya.

Pada 2016, imbuh Ganjar, Jawa Tengah mengalami surplus beras sebanyak 3,6 juta ton. Namun, jika tidak ada upaya pemerintah untuk melindungi lahan pertanian, lahan-lahan produktif terancam dialihfungsikan untuk industri. Apalagi hampir 77,7 persen petani di Jawa Tengah merupakan petani gurem yang hanya memiliki 0,2-0,3 hektare dan masih dibawah garis kemiskinan. Sehingga mereka mudah terbujuk menjual sawahnya karena himpitan ekonomi.

“Mereka ingin anaknya naik kelas. Maka mereka menyekolahkan anaknya dengan menjual sawah. Di situ gerilyawan industri masuk dan memakan satu-satu,” sorotnya.

Karenanya, gubernur bersama jajarannya berupaya untuk lebih mengembangkan petani. Salah satunya dengan modernisasi pertanian agar petani lebih bergairah lagi untuk mengolah lahan pertaniannya. Seperti pemberian bantuan traktor, transplanter dan combine harvester bagi petani yang ingin terus menggarap sawahnya. Pemerintah juga mesti memberikan insentif benih dan asuransi agar nantinya banyak anak-anak muda yang mau berprofesi sebagai petani. Sehingga, sektor pertanian di Jawa Tengah dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Saya ingin memodernkan pertanian. Maka perlu suatu terobosan yang dapat menggairahkan petani dan anak muda untuk menggarap sawah,” tuturnya.

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin