Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

JAKARTA – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengikuti rapat dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, untuk membahas mengenai penanganan banjir rob Kabupaten Demak, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Rapat  yang juga diikuti oleh perwakilan masyarakat dan PCNU Demak itu, menghasilkan beberapa kesepemahaman.

Salah satunya, potensi penambahan panjang giant sea wall  (tanggul laut) wilayah Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Penambahan itu merupakan permintaan masyarakat, agar rob di wilayah Sayung Demak dan Kota Semarang tidak meluas.

“Tadi sudah bertemu dengan Menteri PU, sudah dijelaskan usulan dari masyarakat Kabupaten Demak, kita sampaikan terkait penambahan giant sea wall untuk tanggul,” kata wagub, seusai rapat.

Ditambahkan, usulan penambahan tanggul rob berada di sisi Timur Tol Semarang-Demak. Panjangnya lebih kurang 10 km, dengan usulan pendanaan senilai Rp1,7 triliun. Itu akan diprioritaskan untuk penanganan rob di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung, dengan total 22 desa yang terdampak rob.

Taj Yasin mengatakan, usulan penambahan panjang giant sea wall tersebut, sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Di mana Presiden telah menyampaikan, tanggul laut raksasa itu akan dibangun di sepanjang pantai Utara Pulau Jawa, mulai dari Provinsi Banten sampai Jawa Timur yang berpotensi rob.

Sementara, katanya, untuk penanganan jangka pendek, normalisasi sungai di wilayah Sayung (Sungai Dombo) sudah dimulai. Alat berat seperti ekskavator sudah diterjunkan ke lokasi, pompa tambahan juga dikerahkan, baik dari Dinas PU maupun Pusdataru Provinsi Jawa Tengah.

Wagub membeberkan, seluruh dinas di Pemprov Jateng juga akan ikut mem-backup, baik untuk memastikan masyarakat mendapatkan pasokan makanan, maupun penanganan yang sifatnya kondisional. Hal itu akan dilakukan kira-kira sampai satu pekan ke depan.

“Itu semua sudah dilakukan. Normalisasi juga sudah mulai kami lakukan. Tadi juga disampaikan oleh Kementerian, akan ada tambahan pompa sebanyak lima unit yang kapasitasnya lebih besar. (Pompa) yang waktu itu digunakan untuk penanggulangan banjir bandang di perbatasan Demak-Kudus tahun 2023-2024, itu juga akan diturunkan,” ujarnya.

Terkait penambahan pompa dari kementerian tersebut, juga sudah ada koordinasi dengan Wakil Bupati Demak, terutama untuk titik-titik penempatan pompa. Diutamakan pada titik lokasi dengan genangan rob yang dalam, sehingga dalam waktu 2-3 hari sudah bisa menurunkan sekitar 30 cm.

“Itu kalau dilakukan terus-menerus, Insyaallah daerah-daerah itu akan cepat surut,” jelasnya.

Bantuan lain dari Kementerian PU adalah penambahan tujuh ekskavator, yang akan segera dikirimkan untuk normalisasi sungai di wilayah Demak.

Menurut Taj Yasin, hasil kerukan sedimentasi sungai tersebut akan diberikan kepada masyarakat, untuk pengurukan rumah atau fasilitas umum.

“Itu akan kita berikan semuanya, tidak ada pungutan biaya, sehingga tidak hanya menormalisasikan sungainya, tetapi juga membantu masyarakat yang terdampak rob. Itu kesepakatan-kesepakatan dan akan segera dilaksanakan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (PU BMCK) Provinsi Jawa Tengah, Hanung Triyono menambahkan, penanganan jangka panjang 2025 ini, Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Badan Otorita Penanganan Tanggul Laut Pantai Jawa, dengan prioritas pada Jakarta dan Semarang.

“Penanganan jangka pendek yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Jateng saat ini, akan ditambah dari BBWS Pemali-Juwana sebanyak 12 pompa dengan kapasitas 500 liter/ detik. Normalisasi beberapa sungai dan anak sungai di Demak telah dilaksanakan. Pemprov telah menyediakan 3 unit ekskavator, lalu akan ditambah 7 unit dari Kementerian PU beserta alat pendukungnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Demak, Muhammad Aminudin, berterima kasih karena apa yang menjadi jeritan dan tangisan warga terkait rob, direspons baik oleh pemerintah pusat, meskipun dari awal Pemkab dan Pemprov sudah melakukan sebuah aksi.

“Alhamdulillah sekarang ada tanda-tanda yang jelas untuk diselesaikan, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” katanya. (Humas Jateng)*ul