Lulusan IPDN Tak Harus Ditempatkan di Daerah Asal

  • 24 Oct
  • Prov Jateng
  • No Comments

Semarang – Ada yang berbeda pada metode penempatan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun ini. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN, lulusan IPDN tak lagi ditempatkan di daerah asalnya.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Rektor IPDN Dr Drs Reydonnyzar Moenoek saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dalam acara Serah Terima PNS Lulusan IPDN Angkatan XXIII kepada Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP. Sebanyak 73 orang purna praja diterima Gubernur Ganjar Pranowo di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (23/10).

Reydonnyzar menuturkan angkatan XXIII merupakan angkatan perintis metode penempatan yang baru. Kebijakan metode penempatan berubah untuk mendukung agenda Nawacita Presiden RI Ir H Joko Widodo, khususnya pada poin ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pembangunan Indonesia dari pinggiran melalui penguatan daerah desa dan perbatasan, imbuhnya, tidak mudah dilakukan. Untuk itu diperlukan SDM aparatur yang unggul, baik dari segi mental maupun dari sisi intelektualitasnya. PNS lulusan IPDN sebagai kader terdepan pemerintahan dalam negeri dan pelopor revolusi mental telah dipersiapkan melalui pendidikan kepamongprajaan.

“Kami sampaikan, tidak lagi bagi purna praja yang lulusan berasal dari daerah provinsi semula, harus kembali ke daerah asalnya. Tentunya ada makna, sebagai perekat integrasi, persatuan kesatuan dan juga sekaligus berbagi wawasan nusantara. Jadi mereka benar-benar dibentuk dan ditempa dengan catatan mereka betul-betul memberikan pengabdian yang terbaik sesuai dengan amanah yang telah diberikan,” urainya.

Lebih lanjut Reydonnyzar mengatakan, formasi penempatan IPDN untuk kawasan perbatasan, terluar dan terpinggir sebanyak 35 persen. Sementara untuk pemerintah daerah 50 persen, dan 15 persen untuk instansi pusat.

Gubernur Ganjar Pranowo menerima sebanyak 73 orang purna praja IPDN dengan terbuka, sekaligus mengingatkan mereka untuk menjaga integritas. Baginya, integritas adalah nomor satu. Ganjar pun memberikan tantangan kepada mereka untuk berani menolak korupsi dan gratifikasi.

“Beranikah anda nanti menolak jika disuruh korupsi? Beranikah saudara-saudara untuk menolak gratifikasi? Nggak usah dijawab. Ini tantangan terberat,” katanya.

Integritas menjadi penekanan karena Ganjar tidak menginginkan generasi muda pemimpin birokrasi Indonesia rusak dari awal. Mereka harus mampu melayani masyarakat dengan tagline mudah, murah, dan cepat. Dia pun berpesan, ketika bertugas nanti ada pihak yang memaksa untuk “mematahkan” integritas yang sudah dipegang teguh, bisa berkomunikasi langsung dengan gubernur. Dia berkomitmen untuk memberi perlindungan.

“Anda tinggal datang ke kantor saya, datang ke rumah saya. Anda saya tarik ke provinsi. Saya selamatkan karena integritas. Catat omongan saya ya,” tandasnya.

 

Penulis : Rt, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

 

Berita Terkait