Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Yogyakarta – Persoalan pemerintah dalam memberikan pelayanan masyarakat itu bak mozaik. Sangat banyak dan saling terkait antara satu bidang dengan bidang lain.

Saat Workshop Sinkronisasi Program Pemetaan Lokasi dan Pengembangan Tema Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, di Westlake Resort, Kamis (23/11), Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP memberi gambaran beragamnya persoalan yang dihadapi di Jawa Tengah. Di bidang kesehatan misalnya, masih banyak warga Jawa Tengah yang BAB sembarangan.

“Kalau masyarakat ditanya sampeyan sudah sejahtera belum, jawabnya ora cetha. Karena ada yang merasa sudah sejahtera tapi rumahnya reot dan dia bahagia. Padahal BAB-nya juga di sungai. Dalam kewarasan kita, tentu melihat situasi itu kan ya nggak bisa. Bicara dari sisi kesehatan, tentu tidak sehat. Bicara dari sisi konservasi sungai, tidak cocok lagi,” tuturnya.

Di bidang pendidikan, pemerintah mengambil kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Konsekuensi dari kata wajib adalah ada sanksi ketika ditemui adanya pelanggaran. Namun faktanya, tidak ada sanksi saat ditemukan anak usia sekolah yang tidak bersekolah pada jam belajar.

“Saya di desa bertemu anak usia sekolah yang tidak sekolah. Iki sing dihukum sapa? Wong iki wajib kok. Kewajiban itu kalau pas dulu saya sekolah, melanggar ada hukumannya. Ini kewajiban, tapi tidak ada sanksi. Saya ditanya juga tidak bisa menjawab. Lha gimana? Orang tuanya dipenjarakan? Ya nggak mau. Anaknya dipenjarakan, tidak bisa. Itu pendidikan yang menjadi basis banyak hal untuk memperbaiki kualitas,” urainya.

Ganjar melanjutkan, masalah kemiskinan lebih kompleks lagi. Masyarakat miskin rata-rata tidak mendapatkan pendidikan yang baik, menikah muda, pekerjaan serabutan dan perilakunya seadanya.

“Mozaik ini saya lemparkan kepada Bapak/ Ibu untuk kita bisa tahu,  kira-kira, kalau kita punya masalah ini, KKN bisa apa ya. Ambil saja satu isu yang menjadi problem utama, dan isu itu bisa menyelesaikan persoalan lain secara komprehensif,” tuturnya.

Senada disampaikan Asisten Deputi Kantor Staf Presiden Enda Ginting Ak MSc. Ada keterbatasan yang membuat pemerintah tidak bisa menjangkau program kegiatan hingga ke masyarakat terbawah.

“Sekitar 74.000 desa di Indonesia masing-masing menerima injeksi dari program kementerian/ lembaga. Proses (pemberian dananya) masuk, tapi output-nya tidak kelihatan. Tidak ada satu pun instansi di Jakarta tahu, atau bahkan di kabupaten yang tahu, satu desa itu menerima apa saja dan untuk apa, hasilnya seperti apa,” bebernya.

Apabila mahasiswa KKN hadir, sambungnya, akan sangat membantu pemerintah untuk berkomunikasi dengan lebih intens kepada masyarakat di tingkat terbawah. Sebab, mereka bisa berperan mempertajam problem statement identifikasi masalah, mengadvokasi persoalan sekaligus memberikan solusi, maupun mengadvokasi keterbukaan proses pengambilan keputusan.

Penulis: Rt, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin