Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Belum lama ini masyarakat dikejutkan dengan kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui media sosial facebook. Kejahatan itu dilakukan secara berjaringan dengan rapi. Untuk melawannya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mesti melakukan dengan cara yang sama.

“Bapak/ Ibu tahu Loly Candy? Itu kegiatan yang dilakukan pedofil lewat internet. Jadi itu juga harus kita awasi. Karena ternyata mereka punya jaringan. Tidak cuma seluruh Indonesia, tapi internasional,” kata Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ir Agustina Erni MSc dalam Kegiatan Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) di Hotel MG Suites, Kamis (18/5)

Perempuan yang akrab dipanggil Erni itu menjelaskan, terdapat lebih dari 7.000 anggota di dalam grup Loly Candy. Setiap anggota dituntut harus mengunggah konten pornografi anak dalam bentuk video atau pun foto. Admin mewajibkan anggota group untuk terus mengunggah video atau gambar porno dengan korban yang juga harus berbeda. Salah satu admin grup terhubung dengan 11 admin grup pedofil di sembilan negara. Dari facebook, dia kemudian menghubungkan lagi ke grup whatsapp dan telegram.

“Begitu di-upload, dia terima bayaran melalui paypal. Setiap upload dia dapat dollar. Orang yang buka, yang download, memang tidak bayar. Tapi dia bayar pulsa provider. Anak-anak kita menjadi korban pedofil,” tuturnya.

Cara yang mirip, juga dilakukan oleh bandar narkoba. Banyaknya kejahatan melalui dunia maya yang dilakukan dengan berjaringan, menurut Erni, mesti dilawan dengan berjaringan pula.

“Bandar pedofil saja bikin jaringan. Kita akan kalah kalau tidak bikin jaringan,” tandasnya.

Untuk membuat jaringan, pihaknya kini tengah gencar membangun partisipasi dari berbagai elemen masyarakat. Seperti, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, dunia usaha, lembaga profesi dan media massa.

“Ini bagaimana kita membangun kerja bersama untuk perempuan dan anak. Isu prioritas Kementerian PPA saat ini, three end tadi. Akhiri kekerasan perempuan dan anak, akhiri perdagangan perempuan dan anak, dan akhiri kesenjangan ekonomi perempuan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Erni membeberkan, pihaknya kini tengah membangun aplikasi yang berisi database mengenai kasus-kasus perempuan dan anak beserta sharing penanganan antarpemangku kepentingan. Pada tahun lalu, Kementerian PPA memfasilitasi aplikasi tersebut di tiga provinsi, yakni, Bali, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

“Tahun ini 14 provinsi. Harapannya nanti di seluruh provinsi bisa membangun jejaring kerja sama dengan seluruh lembaga masyarakat. Nanti kami juga berharap ada forum komunikasi,” tuturnya.

Komunikasi yang terbangun, baik dari jejaring internet maupun forum komunikasi, bisa memunculkan berita-berita positif, khususnya mengenai upaya yang dilakukan masyarakat dalam memerangi kasus-kasus terhadap perempuan dan anak. Dari situ, akan tercipta saling sharing penanganan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi menambahkan, untuk mengatasi berbagai persoalan perempuan dan anak, Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan berbagai upaya. Seperti kampanye antikekerasan, dialog interaktif dengan stakeholder, pelatihan bagi buruh migran, dan pelatihan manajemen keuangan bagi perempuan. Namun, upaya itu tidak boleh serta merta diiringi rasa puas.

“Kita sudah melakukan berbagai upaya. Ikhtiar kita sudah sangat banyak. Tapi supaya kita tidak mudah puas, kita harus melakukan pendekatan hasil. Output-nya harus kita perhatikan. Bukan untuk kecewa, tapi untuk memeringatkan dan mengevaluasi hasilnya,” ungkapnya.

Menyelesaikan masalah perempuan dan anak, imbuh Heru, memang tidak ringan. Sebab, sangat komplek. Setiap masalah yang membelit perempuan dan anak, tidak berdiri sendiri. Heru mencontohkan, tingginya kasus kematian ibu dan bayi, ternyata faktor utamanya karena akibat pernikahan dini. Pernikahan dini terjadi lantaran latarbelakang keluarganya yang miskin sehingga tidak mampu membiayai pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah, membuat pengetahuan dan keterampilannya minim. Minimnya pengetahuan, berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia yang rendah.

“Untuk mewujudkan three end,  maka hulu atau akar permasalahannya harus kita tengok juga,” tandasnya.

Penulis : Rt, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin