Lawan KKN, Akademisi Diminta “Ngilikithik” Pejabat Daerah

  • 08 Sep
  • Prov Jateng
  • No Comments

Semarang – Ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menegakkan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan kembali diperkuat melalui penandatangan Memorandum of Understanding  (MoU) Center of Excellence dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan  (BPKP). Penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Jawa Tengah dan Kepala BPKP dilangsungkan di Ruang Rapat Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur, Jumat (8/9).

Kepala BPKP Dr Ardan Adiperdana Ak MBA CA CFrA menjelaskan, Center of Excellence bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan penyebaran best practice proses akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang ditempuh melalui riset, pengembangan metodologi, dan bentuk diseminasi lainnya.

Center of Excellence ini melibatkan BPKP, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dengan dukungan Asian Development Bank melalui program State Accountability Revitalization (STAR). Program ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas melalui pengembangan sumber daya manusia, penguatan sistem, diklat serta perbaikan sistem akuntabilitas dan pengawasan,” terangnya.

Ardan membeberkan, STAR merupakan progam yang diinisiasi Pemerintah Republik Indonesia dalam mendukung reformasi di bidang manajemen keuangan dan audit sektor publik. Pendanaannya berasal dari pinjaman (loan) Asian Development Bank (ADB). Program STAR berupa beasiswa bagi PNS di lingkungan pemda, kementerian/ lembaga, dan BPKP.

Pada acara tersebut, Ardan juga menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jateng karena memberikan hibah tanah bekas jembatan timbang yang ada di dekat Kantor BPKP Jateng.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur karena hibah tanah eks jembatan timbang di depan kantor perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sangat bermanfaat untuk meningkatkan akses dan pelayanan BPKP terkait dengan akuntabilitas keuangan dan pembangunan,” tuturnya.

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menyambut baik Mou Center of Excellence tersebut. Terlebih, Center of Excellence mengacu pada best practice pemerintah daerah untuk menegakkan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan.

“Saya rasa Center of Excellence menarik karena ini best practices yang sudah berjalan. Dan peran Undip adalah akan memberikan legitimasi secara teoritis bahwa ikhtiar yang kita lakukan itu betul,” terangnya.

Mantan anggota DPR RI itu menerangkan, upaya yang dilakukan Pemprov Jateng untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah dengan membangun Komite Integritas dan publikasi LHKPN. Karena komitmennya itu, Pemprov Jateng bahkan memeroleh predikat dari KPK sebagai pengendalian gratifikasi terbaik.

“Prestasi ini lumayan dan teman-teman kita minta untuk menularkan. Tapi ada beberapa yang kita tulari tidak mau. Seperti Kebumen, Klaten, dan Kota Tegal. Sociological dan psychological effect (untuk melawan KKN) ternyata penting sekali untuk kita dorong. Kita minta sosiolog dan psikolog Undip bisa ngilikithik (menggelitik) telinga, hati, dan pikiran mereka (para pejabat daerah) bagaimana cara menginternalisasikan (integritas) kepada mereka agar mereka mau (menerapkan). Atau kalau memang tidak mau, ya pakai OTT,” tandasnya.

 

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

 

Berita Terkait