Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tegas melarang anak-anak terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai umur. Salah satunya, aksi demonstrasi.

Hal itu disampaikan Ganjar secara langsung kepada Ketua KPAI, Susanto saat datang ke kantor Ganjar, Rabu (31/3). Menurut Ganjar, anak-anak harus dilindungi dari aktivitas yang tidak sesuai dengan umurnya itu.

“Tadi saya ketemu Ketua KPAI dan kita diskusi banyak soal isu anak-anak, khususnya soal kekerasan anak yang perlu pendampingan. Tadi saya sampaikan, anak-anak juga harus dilindungi dari aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai umurnya. Misalnya mereka ikut demo dan sebagainya,” katanya.

Ganjar menambahkan, KPAI harus berani melakukan pelarangan terlibatnya anak-anak dalam aksi demonstrasi. KPAI juga diminta terus melakukan edukasi pada orang tua, agar anak tidak dilibatkan dalam kepentingan politik tertentu.

“Kalau ada kepentingan politik, anaknya nggak usah diajak lah. Apalagi belum cukup umur,” tegas gubernur.

Dari diskusi itu, lanjut dia, KPAI ternyata sudah mulai konsen terkait persoalan tersebut. Ketika ada anak yang diajak demo, KPAI merespon dengan memanggil orang tua atau kelompoknya untuk diberi penjelasan.

“Itu sudah bagus, tapi baru sampai level itu. Saya kira harus lebih dari itu, harus dilakukan pelarangan. Apalagi sekarang momentum pandemi, maka tidak boleh dan diperketat. Kalau aturannya tidak boleh, kan tidak ada demo. Anak-anak jadi tidak ikut,” terangnya.

Selain itu, Ganjar juga menyoroti terkait ancaman paham radikal yang terus dipaparkan pada anak-anak. Karena selain persoalan kekerasan, perlindungan anak akan paham-paham radikal juga harus mendapat perhatian.

“Di sini kita bicara bagaimana pendidikan anak yang kita harapkan sesuai dengan mimpinya para pendiri bangsa. Sesuai konstitusi. Maka kalau ada paham-paham yang tidak sesuai Pancasila diberikan pada anak, saya sampaikan pada KPAI agar kita mengawasi bersama,” tegasnya.

Untuk itu, Ganjar mendukung upaya pembentukan KPAI di daerah. Hal itu bisa membuat pengawasan dan perlindungan semakin baik, karena cover areanya menjadi lebih kecil.

“Baik juga KPAI membuat kanal pengaduan, sehingga respon yang berkaitan dengan anak-anak bisa disalurkan. Kita harus duduk bersama cari solusi. Intinya memang harus ada edukasi dari sana-sini,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPAI, Susanto sepakat dengan Ganjar, anak-anak harus dilindungi dari aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan umurnya. Untuk itu, kasus anak-anak yang terlibat aksi demo di Jakarta belum lama ini, mendapat sorotan.

“Kami terjunkan tim untuk pengawasan. Kami juga panggil orang tua mereka dan kelompok-kelompok mereka untuk diberikan edukasi,” katanya.

Sekadar diketahui, sejumlah anak-anak terlibat aksi demonstrasi sidang Habib Rizieq di PN Jakarta Timur. Polisi kemudian mengambil tindakan tegas dengan memulangkan mereka. Sebelumnya, aksi demonstrasi Omnibus Law di sejumlah daerah juga diikuti oleh anak-anak SMP dan SMK. (Humas Jateng)