Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Kongres Perempuan Nasional siap diadakan di Kampus Universitas Diponegoro, Semarang, pada 24-26 Agustus 2023. Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir dalam momen tersebut.

“Cukup banyak tokoh hadir. Ada sekitar 21 orang. Mulai dari ibu Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang (I Gusti Ayu Bintang Darmawati), akademisi ada Profesor Sulistyowati Irianto dari Universitas Indonesia, ibu Puan (Puan Maharani, Ketua DPR RI),” kata Ketua I Kongres Perempuan Nasional Mila Karmilah saat Media Gathering Kongres Perempuan Nasional di Normans Hotel Kota Semarang, Senin (21/8/2023).

Selain itu juga, kata dia, dijadwalkan hadir adalah anggota DPR RI Lestari Moerdijat, Luluk Nur Hamidah, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, serta akademisi dari Undip juga hadir. Nantinya, peserta yang hadir pada kegiatan yang dipusatkan di Undip sekitar 1.000 orang.

Ditambahkan, kegiatan berlangsung di sejumlah gedung. Seminar dilaksanakan di Auditorium Profesor Sudarto, yang kemudian akan dibagi di dalam beberapa komisi, dengan empat lokasi. Yaitu di auditorium Fakultas Teknik, auditorium Fisip, auditorium Fakultas Peternakan dan Pertanian, dan di Fakultas Ilmu Budaya.

Menurut Mila, kegiatan Kongres Perempuan Nasional urgen dilakukan. Sebab, ada banyak gap di tataran kebijakan, serta implementasi yang masih harus lebih didorong. Untuk itu, dibutuhkan dialog, diskusi untuk mengetahui gagasan dan ide.

Dia menunjuk contoh, mungkin saat kongres, ada pengalaman baik atau buruk yang dialami oleh perempuan. Baik yang terkait dengan kebijakan, regulasi, atau layanan yang diterima oleh perempuan.

Terlebih mennyongsong tahun 2024, dan menyongsong tahun 2045. Harapannya, dalam waktu seabad ini, akan mengetahui kondisi dan potensi untuk menuju ke mana, dan sebagainya. Terkait kedaulatan pangan misalnya, Indonesia yang jika benar merupakan negara gemah ripah lohjinawi, tentu pangannya beragam. Bukan pada beras semata. Ada jagung, sagu dan lainnya.

“Jangan menyamaratakan yang disebut dengan pangan adalah beras. Kita bisa mengatakan kita berdaulat atas pangan. Supaya tidak ada lagi yang namanya ekspor beras,” ujarnya.

Kemudian ada juga untuk masalah kekerasan terhadap perempuan yang dari kacamatanya itu belum selesai sampai hari ini. Misalnya, kekerasan seksual, kekerasan berbasis media, kekerasan atas nama kebudayaan, dan atas nama adat istiadat. Belum lagi adanya pernikahan anak dan sebagainya yang masih sangat tinggi sehingga perlu untuk mendialogkan. Seperti halnya, apa masalahnya, peluangnya apa, tantangannya apa.

Apakah budaya yang salah ataukah adanya salah penafsiran. Sehingga, perlu duduk bersama, mencari gagasan atau ide, yang bisa digunakan untuk memperbaiki situasi dan kondisi, yang hari ini masih buruk terkait dengan kekrasan terhadap perempuan.

“Terus harus dipantau (rekomendasi yang dihasilkan di kongres). Jangan sampai berhenti pada even, berhenti pada kongres, tapi bagaimana kita memonitoring, mengevaluasi, bahwa maklumat atau rekomendasi yang kita tawarkan, yang kita berikan kepada pemimpin daerah atau calon pemimpin daerah, benar-benar bisa dilaksanakan. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, mungkin kita bisa duduk-duduk bareng,” imbuhnya.

Yang tidak kalah penting, lanjut Mila, kesadaran bersama, bahwa ada masalah yang sebenarnya. Contohnya, DPR tugasnya memperbaiki regulasi atau kebijakan, pemerintah terkait dengan teknik atau bagian dari regulasi, sampai pada program layanan.

“Kemudian, kami masyarakat sipil bisa mendorong melalui advokasi,” bebernya.

Anggota DPRD Jateng Padmasari Mestikajati menambahkan, di kongres akan hadir para tokoh perempuan yang saat ini menjabat di posisi atau tempat strategis. Sehingga diharapkan, siskusi itu bisa memberikan solusi.

 “Nanti kita ada diskusi bersama, apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tentang masalah perempuan yang ada. Ini yang harus kita sosialisaskan. Di kongres ini akan dibahas. Ada isu-isu yang akan mengemuka. Seperti isu kekerasan anak dan perempuan,” kata Padmasari.

Diketahui, kegiatan Kongres Perempuan kali ini diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jateng berkolaborasi dengan pihak pemerintah, swasta, universitas, lembaga negara, organisasi nonpemerintah, individu dan swasta. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)