Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan apresiasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting Jawa Tengah masih di angka 27,68 persen. Pada 2021 turun menjadi 20,9 persen.

Saat membuka kegiatan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting, di Hotel Arrus, Selasa (13/12/2022), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Wagub juga mengingatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpinnya, bahwa masih banyak persoalan yang perlu diperhatikan.

Wagub membeberkan, beberapa persoalan tersebut adalah calon pengantin dan ibu hamil yang berisiko melahirkan generasi stunting, karena memiliki penyakit penyerta. Selain itu, remaja putri penerima pemeriksaan status anemia masih tergolong rendah.

“Perlu saya sampaikan juga, jumlah berisiko stunting di Jateng ada 57 rujukan calon pengantin, ada 891 rujukan ibu hamil, dan 716 anak baduta (bawah usia dua tahun) menjadi rujukan. Ini potensi yang paling berisiko,” tuturnya.

Gus Yasin, sapaan wagub, menambahkan, stunting terjadi tidak hanya dipengaruhi faktor kemiskinan, tetapi juga perilaku hidup bersih masyarakat. Tercatat, sebesar 25 persen stunting, disumbang dari masyarakat yang status sosialnya menengah ke atas.

“Tadi disampaikan (BKKBN) 25 persen stunting ini penyumbangnya masyarakat menengah ke atas. Artinya di daerah-daerah yang notabene mungkin ekonominya sudah mapan, akan tetapi kebiasaan kesehatan, kebiasaan hidup sehat ini, masih belum sesuai,” ungkapnya.

Ditsmbahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih memiliki waktu kurang lebih dua tahun hingga 2024 nanti, untuk menurunkan prevalensi stunting hingga tinggal 14 persen, sesuai target pemerintah pusat.

Gus Yasin meminta agar waktu yang ada dimanfaatkan dengan baik. Anggota TPPS wajib bekerja kelompok, lintas sektoral. Sebab, persoalan stunting tidak bisa diatasi sendiri, per individu, ataupun per lembaga.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Widwiono membeberkan, selama 2019 hingga 2021, Jateng berhasil menurunkan stunting lebih cepat dari pemerintah pusat. Pada 2019, angka stunting nasional sama dengan Jawa Tengah, yakni sebesar 27 persen

“Tapi (2021) di Jateng bisa turun menjadi 20,9 persen, tapi angka nasional masih di angka 24 persen. Bahkan saya selalu banding-bandingkan dengan dua provinsi besar, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Ternyata Jateng percepatan penurunan stuntingnya lebih progresif dari dua provinsi lain,” urainya

Widwiono pun menyampaikan terima kasih atas kerja keras TPPS Jawa Tengah, yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Pihaknya optimistis, dengan komitmen Jateng didukung semua stakeholder, target penurunan stunting pada 2024 akan tercapai dengan baik. (Humas Jateng)*ul