Kepala Daerah, DPRD dan ASN Dituntut Junjung Integritas

  • 17 Oct
  • Prov Jateng
  • No Comments

Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bersama dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menggelar Workshop Tunas Integritas yang berlangsung pada 17-19 Oktober 2017 di Hotel Grandhika Semarang. Kegiatan itu diikuti Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi DPRD Kabupaten Banjarnegara, serta Kepala SKPD dan pejabat struktural eselon dua maupun tiga di lingkungan pemkab tersebut.

Pelaksanaan workshop tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi. Dia berharap budaya integritas di jajaran Pemkab Banjarnegara semakin tumbuh, agar tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan lebih baik dan bersih dengan berlandaskan aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas. Workshop itu juga untuk menghindarkan para ASN dari jeratan KKN. Sehingga, kasus-kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK tidak terjadi lagi di Jawa Tengah.

“Banjarnegara harus jadi zona integritas. Artinya Kepala daerah beserta ASN-nya dan rekan-rekan DPRD mampu menjunjung tinggi integritas sebagai budaya dalam pekerjaan maupun kehidupan di masyarakat,” katanya mewakili Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP, saat membuka Workshop Tunas Integritas, Selasa (17/10).

Menurut Heru, salah satu contoh sederhana budaya integritas adalah dengan menyelesaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Di samping itu, para pejabat dan ASN juga harus tegas melakukan penolakan terhadap praktik gratifikasi ataupun melaporkannya kepada KPK.

“Kalau LHKPN saja belum lapor, ya kita tidak bisa berharap banyak terwujud budaya integritas,” ujarnya.

Dalam workshop itu juga dilakukan penandatanganan komitmen tunas integritas oleh seluruh pejabat eksekutif dan legislatif di Pemkab Banjarnegara. Wagub berharap penandatanganan komitmen tersebut diminta tidak hanya sekadar seremoni, akan tetapi menjadi wujud tekad bersama mencegah korupsi yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.

Jadi, setelah mengikuti workshop tunas integritas ini, para pejabat di Pemkab Banjarnegara bisa menjadi agen perubahan dan menularkannya kepada bawahan serta masyarakat di lingkungan sekitarnya masing-masing. Dengan begitu praktik-praktik KKN di Jawa Tengah dapat ditekan dan diminimalisasi.

 

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Berita Terkait