Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Keberhasilan Tim Pemantauan dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah menyabet penghargaan TPID Inovatif 2016 se-kawasan Jawa yang diberikan beberapa waktu lalu, menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang harus segera ditangani. Pasalnya, perkembangan inflasi pada Juli 2017 cukup mengkhawatirkan, yaitu mencapai sebesar 3,71 persen.

Kepala Grup Kantor Perwakilan BI Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra menyampaikan besaran inflasi tersebut lebih tinggi dari inflasi Juli 2016 yang berada pada angka 3,05 persen, namun masih lebih rendah dari inflasi nasional Juli 2017 sebesar 3,88 persen. Penyebabnya memang di luar kendali TPID.

“Yang dalam kendali kita volatile food yang semuanya hampir deflasi, kecuali administered price di mana angkutan udara karena menjelang hari raya itu penyumbang terbesarnya. Kemudian uang sekolah, lalu telur ayam, bawang merah, dan semangka,” katanya dalam acara High Level Meeting (HLM) TPID Jawa Tengah dan Malam Apresiasi TPID Inovatif 2016 di Gedung Lawang Sewu Semarang, Senin (7/8) malam. Hadir dalam acara ini, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP, Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi, Sekda Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP, serta segenap instansi yang masuk dalam TPID Jawa Tengah.

Menurut Rahmat, pada 2017 ini TPID Jawa Tengah perlu membuat program kerja unggulan baru setelah dua tahun terakhir, yaitu 2015-2016 mengandalkan aplikasi pemantauan harga SiHaTi. Dia pun mengusulkan program unggulan peningkatan kelembagaan petani dan teknologi pascapanen.

Kedua program tersebut perlu dilakukan karena meski menjadi sentra produksi pangan, permasalahan inflasi di Jawa Tengah masih sering disumbang oleh volatile food. Sumbangan inflasi ini disebabkan panjangnya distribusi pangan, sehingga harga yang diterima konsumen sangat tinggi.

“Ada tujuh rantai distribusi pangan, lalu penanganan pascapanen yang belum baik, yaitu sistem logistik teknologi dan sistem pemasaran. Nah kesemuanya ini menyebabkan NTP petani menjadi rendah,” ujarnya.

Rahmat mengatakan dengan meningkatkan kelembagaan petani melalui badan usaha milik petani ataupun koperasi, pembentukan pasar induk, sentra produksi pangan serta pemanfaatan teknologi pascapanen berupa plasma ozon yang dikembangkan oleh Universitas Diponegoro (Undip), akan mampu membuat harga ditingkat konsumen lebih rendah. Namun margin yang diterima petani akan jauh lebih tinggi.

Pemanfaatan teknologi ozon itu sudah diujicobakan kepada Kelompok Tani Mutiara Organik di Dusun Kenteng, Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Hasilnya, sayuran lebih tahan lama tujuh hari, dan untuk bawang merah tahan satu bulan dibandingkan dengan sayuran yang tidak dicuci dengan ozon. Selain itu, teknologi ozon juga dapat membunuh bakteri, melunturkan kandungan pestisida dan akan membunuh hama yang menempel pada sayuran.

“Sayuran yang diproduksi oleh kelompok kami mampu diserap pasar dua ton per bulan, dan harga yang diterima petani lebih tinggi tiga kali lipat,” kata Ketua Kelompok Tani Mutiara Organik Eka Manunggal.

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengatakan permasalahan middleman bagi petani memang perlu dipangkas karena seratus persen lebih keuntungan dari produksi pangan diambil oleh mereka. Pemangkasan tersebut dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan petani dan menyediakan pasar yang langsung mempertemukan petani dengan konsumen, seperti e-commerce regopantes dan beberapa e-commerce lainnya.

“Middleman itu pengambil untung karena selalu keuntungan tertinggi, seratus persen lebih diterima oleh pengepul,” katanya.

Sementara untuk teknologi pasca panen, Ganjar menginginkan apapun teknologi yang digunakan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para petani. Di samping juga mengedepankan sisi kepraktisan dan kecepatan dalam pemanfaatan teknologi tersebut.

“Pemerintah sebenarnya tidak terlalu ambil pusing mana kira-kira teknologi yang paling pas untuk bisa kita pakai. Kita cari yang paling pratis dan dibutuhkan mereka serta paling cepat,” pungkasnya.

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin