Kemiskinan Turun Tertinggi, Ganjar Belum Puas

  • 27 Aug
  • Prov Jateng
  • No Comments

Jepara – Meski jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah turun paling signifikan dibandingkan dengan provinsi lain pada periode September 2016 – Maret 2017, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengaku masih belum puas. Menurutnya, penurunan penduduk miskin masih bisa lebih dari 43 ribu orang apabila “keroyokan” dalam menanganinya dilakukan lebih serius lagi.

“Sebenarnya kalau kita ‘keroyok’ benar-benar bisa lebih tinggi lagi lho. Kayaknya begitu. Maka kemudian menurut saya, lho kok anjloke sithik-sithik. Padahal saya butuh anjloke rada banyak,” kata Ganjar saat diwawancarai wartawan usia acara Ngopi Bareng Mas Ganjar di Balai Desa Kendeng Sidialit Kecamatan Welahan, Minggu (27/8).

Upaya bersama-sama menurunkan angka kemiskinan, memang sudah dilakukan Pemprov Jateng, bersama pemerintah kabupaten/ kota, dan pemerintah pusat. Bahkan Baznas, CSR dan bantuan filantropis ikut diarahkan ke sana.

“CSR kita masukkan ke (pembangunan) RTLH. Apalagi sekarang Baznas juga cukup massif memberikan bantuan-bantuan itu. Bahkan individu, para filantropis yg ingin bantu kita masukkan ke sana. Ini antara lain yang bisa kita lakukan,” tutur dia.

Ganjar menilai, dari beberapa pihak yang ikut ” keroyokan” menangani kemiskinan, kontribusi dari pemerintah kabupaten/ kota sudah tinggi. Mereka antara lain menyediakan jaminan kesehatan, pendidikan dan memberikannya pada masyarakat miskin dengan tepat. Sementara, peran CSR dirasa belum maksimal. Salah satu contohnya saat tahun lalu dia mencari CSR bank BUMN untuk mengkover pembiayaan Kartu Jateng Sejahtera (KJS), ternyata tidak ada yang tertarik. Akhirnya, KJS dikover Bank Jateng seluruhnya.

“CSR dari manapun belum maksimal. Tapi optimal yang kita capai berdasar pengalaman tahun lalu, o, yang ini nggak bisa diarep-arep. Maka, saya minta terhadap yang kita miliki dan yang siap betul, kita dorong,” ujar alumnus UGM itu.

Di samping melakukan treatment penanganan kemiskinan, lanjutnya, inflasi juga terus dijaga. Misalnya dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok dan administered price. Sebab, jika faktor penyebab inflasi tidak dijaga, rentan menimbulkan inflasi. Jika inflasi naik, daya beli akan turun. Ketika daya beli turun, pasti kemiskinan bertambah.

 

Penulis : Rt, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

 

Berita Terkait