Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Penurunan angka kemiskinan menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada pembangunan lima tahun mendatang. Tak cukup dengan cara konvensional, berbagai inovasi terus digali dan dilakukan.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat diskusi “Pemantapan Perencanaan Tahun 2018 dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2018-2023” berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (15/11). Prioritas tersebut merujuk pada capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Periode 2013-2018 triwulan ketiga, di mana indikator mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran telah tercapai sebanyak 23 indikator. Sedangkan indikator yang akan tercapai sebanyak 18 indikator, perlu upaya keras enam indikator, dan tanpa status satu indikator.

“Kemiskinan menjadi concern kita ke depan. Kerja teknokratik kita mesti didorong ke arah itu. Kita harus pikirkan cara-cara yang tidak konvensional (untuk mengatasinya),” terangnya di hadapan jajaran eksekutif Pemprov Jateng.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu menuturkan, kinerja ASN Pemprov Jateng berdasarkan evaluasi triwulan ketiga ini cukup baik. Namun, pihaknya meminta ASN tidak lekas berpuas diri dan tetap meningkatkan kinerja mendatang. Mantan anggota DPR RI itu menegaskan, inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik harus terus didorong.

“Selama hampir lima tahun saya dan Pak Heru bekerja di pemerintahan. Perjalanannya tidak cuma nggremet, tetapi kita bisa melompat. Indikator meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekarang rumah sakit berlomba-lomba untuk memperbaiki diri dari sisi pelayanan maupun upaya meningkatkan integritas,” bebernya.

Ganjar memaparkan, selain penurunan angka kemiskinan terdapat beberapa indikator pembangunan yang perlu upaya keras untuk mengatasinya. Seperti produksi kedelai dan tebu, pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), produksi perikanan budidaya, penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), peningkatan prestasi olahraga dan venue sport and youth Jatidiri, hingga penurunan angka kematian DBD.

Alumnus UGM itu meminta, Bappeda Jateng dapat bermitra dengan LIPI, BPPT, ataupun perguruan tinggi untuk melakukan pengkajian hingga rekayasa teknologi untuk mengatasi masalah pembangunan yang ada.

“Bappeda nanti dibantu oleh litbang kalau kita tidak bisa meneliti sendiri. Kita tidak bisa mengembangkan dan merekayasa sendiri, maka kita harus menjalin partnership. Misalnya dengan LIPI, BPPT, perguruan tinggi silahkan. Contohnya cari riset tentang produksi kedelai dan produksi tebu di seluruh penjuru dunia. Baik aspek ekonomi, aspek budidaya, aspek peralatan dan teknologinya,” sarannya.

Diskusi yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP itu diharapkan mewujudkan sinergitas kegiatan antar SKPD dalam satu rumpun menuju penyelesaian permasalahan prioritas Jateng pada RPJMD 2013-2018. Selain itu juga memperoleh masukan dari SKPD terhadap RPJMD 2018-2023.

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin