KemenPAN-RB Diminta Pertimbangkan Usulan Formasi ASN dari Daerah

  • 03 Apr
  • bidang ikp
  • No Comments

Magelang – Distribusi pegawai yang tidak merata, menjadi salah satu penyebab terkendalanya pelayanan yang kurang optimal kepada masyarakat. Tidak meratanya pegawai, biasanya disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis, dengan kebutuhan organisasi.

“Jangan sampai di dalam merekrut pegawai, banyak sarjana tertentu, sementara sarjana teknis lainnya kurang. Kami di provinsi, mencari sarjana perikanan untuk dipromosikan ke eselon IV itu, uangele. Akhirnya ambil yang satu rumpun. Sarjana peternakan pun masuk ke perikanan. Insinyur juga begitu. Mencari insinyur teknik sipil juga angelnya bukan main,” beber Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP saat memberikan sambutan dalam kegiatan Bintek Standar Kompetensi Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jateng, di Hotel Atria, Senin (2/4).

Sri Puryono berharap, saat pemerintah daerah mengajukan kebutuhan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), kementerian tidak mengambil kebijakan secara top-down. Akan lebih baik apabila KemenPAN-RB memanggil sekda untuk mengkonfirmasi kebutuhan tenaga yang diusulkan.

“Dari KemenPAN RB, untuk menyusun formasi, saya kira sekda-sekda dipanggil saja. Jangan langsung di-topdown-kan. Pokoknya Provinsi Jateng sekian. Jangan, karena kami betul-betul sudah menyusun berdasar kebutuhan, prioritas. Kalau kita butuh sarjana psikologi, perikanan, ini jadi pertimbangan. Jangan butuhnya psikologi, perikanan, jangan didrop SH, SE, kami kalang kabut,” katanya dihadapan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur KemenPAN RB, Supardiyana.

Di Indonesia, imbuh Sekda, eselon II sudah ada yang menduduki jabatan yang berbeda dengan kompetensinya. Misalnya, yang bersangkutan bergelar sarjana kehutanan, namun menduduki jabatan sebagai kepala dinas kesehatan.

“Beliau dulu kepala dinas kehutanan. Karena manajerialnya bagus, ditugasi menjadi Plt Kepala Dinas Kesehatan. Kok bagus, akhirnya jadi Kadinkes. Nggak boleh seperti itu. Walaupun sebagai top manajer sifatnya sudah generalis, tapi background-nya, dasar, basic-nya tetap harus dikuasai,” tutupnya.

Penulis : Rt, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

 Foto : Humas Jateng

Berita Terkait