Karya Proper Diharapkan Tidak Hanya Inovasi Teknis

  • 12 Jul
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Sudah beberapa tahun ini, Diklat Kepemimpinan tidak lagi menerapkan metode pembelajaran konvensional, yakni hanya menerima materi di kelas. Peserta diklat saat ini dituntut untuk menghasilkan proyek perubahan dari diklat yang diikuti, dengan metode pembelajaran on off.

Sekretaris Utama LAN RI, Sri Hadiati WK SH MBA menjelaskan dulu penyelenggaraan Diklatpim tiga bulan di kelas. Dengan pola tersebut, peserta merasa ngantuk dan bosan. Sekarang, pembelajaran di kelas paling lama tiga minggu.

“Selanjutnya dua bulan off campuss untuk kembali ke instansi dan membuat proyek perubahan. Model diklat seperti ini kalau anda kenal Jack Ma (pendiri Alibaba), pernah ditawarkan kepada LAN untuk merubah diklatpim dengan tema seperti ini. Jack Ma sendiri terkejut setelah kita sampaikan bahwa diklatpim kita sekarang ini sudah tidak lagi diklat yang konvensional,” bebernya dalam Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XIX di Aula BPSDMD, Rabu (11/7).

Proyek perubahan yang dihasilkan dari para peserta diklat, kata Sri Hardiari, untuk mendorong hadirnya inovasi, yang ujungnya akan meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Sri Hadiati juga mengungkapkan, khusus peserta Diklatpim 1, proyek perubahannya sekarang sudah level nasional. Proyek perubahan yang diangkat harus ada kolaborasi yang tinggi antarinstansi, dan bisa memberikan saran, kebijakan, atau solusi kepada presiden.

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP berharap, proyek perubahan yang dihasilkan para peserta tidak sebatas inovasi dari sisi teknis dan administratif. Tapi diperlukan juga proyek perubahan yang sifatnya membangun moral dan mental. Harapan ini disampaikan karena ternyata itu dibutuhkan. Setidaknya, setelah pihaknya menjumpai persoalan SKTM yang dilampirkan untuk syarat masuk sekolah negeri, meski mereka bukan dari kalangan tidak mampu.

“Harapan kita, proyek perubahannya tidak hanya inovasi dari sisi teknis dan administratif, tapi juga moral dan mental. Ini saya sampaikan contoh kasus SKTM, ternyata ya birokrasinya, ya masyarakatnya. Maka PR kita jauh lebih berat lagi,” tutur dia.

Ganjar menginginkan, para peserta diklat bisa saling berbagi pengalaman, membuat rumusan, dan mampu mencarikan solusi terbaik dari pengalaman masing-masing, untuk kemudian diformulasikan menjadi kebijakan publik.

Penulis : Rt, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Berita Terkait