Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

CILACAP – Sebanyak 269 kepala desa mengikuti Rembug Desa secara daring yang diadakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai upaya penanganan Covid-19, Kamis (22/7/2021). Dalam kegiatan, sejumlah kepala desa membeberkan penggunaan dana desa untuk menangani Covid-19 di desa masing-masing.

 

Kepala Desa Jambusari, Kecamatan Jeruklegi, Sukhad mengatakan, pihaknya memanfaatkan dana desa untuk menangani pencegahan dan penularan virus Corona di wilayahnya.

 

“Dana desa yang delapan persen itu, untuk korban pandemi Covid. Yaitu untuk sembako, APD, honor petugas pemakam yang kena Covid, untuk alat kesehatan, masker dan alat-alat semprot wilayah, dan untuk cuci tangan. Dibagikan ke musala-musala, untuk aktivitas cuci tangan dan penyemprotan,” kata Sukhad kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

 

Menurut Sukhad, pihaknya mengapresiasi kinerja para tim petugas pemakam Covid-19 dengan memberikan insentif Rp 100 ribu per orang. Biasanya dalam setiap tim terdiri dari enam orang petugas pemakaman.

 

“Ambilnya dari dana desa delapan persen. Sementara ini, yang sudah kepakai (dana desa) sekitar Rp 32 juta-an kurang lebih” jelas Sukhad.

 

Kepala Desa Buntu, Kecamatan Kroya, Rustam mengatakan, pemerintah desa memang belum menganggarkan insentif untuk tim penggali kubur jenazah Covid-19. Sejauh ini, penggunaan dana desa delapan persen masih untuk penanganan Covid, seperti pembelian masker.

 

“Dana desa delapan persen itu, penggunaannya untuk pembelian masker, disinfektan, penyemprotan di lingkungan masyarakat, petugas penyemprotan, untuk sembako warga yang isoman (isolasi mandiri),” jelas Rustam.

 

Gubernur Ganjar Pranowo menghargai upaya pemdes dalam memanfaatkan dana desa delapan persen, yang di antaranya untuk honor tim pemakam jenazah Covid.

 

“Wah, bagus itu. Ini perhatian kepada tim pemulasaraan jenazah. Menurut saya, hebat. Itu perhatian kepada saudara-saudara kita yang sudah mampu, mau membantu,” katanya mengapresiasi Kepala Desa Jambusari.

 

Ganjar mengatakan, warga bisa memaksimalkan dana desa dan menjalankan program Jogo Tonggo dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya.

 

“Kalau kita menggerakkan Jogo Tonggo dan dana desa, sebenarnya tidak akan banyak (dananya),” jelas Ganjar.

 

Apalagi, imbuhnya, jika pemerintah kabupaten bisa menyediakan tempat isolasi terpusat, maka pemerintah desa tidak akan mengeluarkan biaya penanganan Covid-19. Seperti yang dilakukan terhadap warga Kudus, yang menjalani isolasi terpusat di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Pemerintah provinsi yang mengeluarkan biaya.

 

“Sebenarnya, kalau kersa (mau), warga (yang kena) dibawa ke isolasi terpusat. Bisa enggak kita bantu, bisa. Dan anggarannya, kenapa ada Jogo Tonggo, kenapa ada Kampung Tangguh, ini saya pakai kaos namanya Covid Ranger, alumnus Covid dari Rembang, itu kekuatan masyarakat. Sehingga, nanti kita berpikir (anggaran penanganan Covid-19) tidak hanya dari anggaran desa, anggaran negara,” terang Ganjar.

 

Diakui, delapan persen dana desa yang dikeluarkan, mungkin tidak akan cukup untuk membiayai semuanya. Namun, pihak desa bisa meminta bantuan pemkab. Mereka juga bisa mengoptimalkan CSR maupun dana Baznas.

 

“Hari ini, kami menyiapkan refocusing. Bantuan dari pemerintah pusat sudah disiapkan. Maka ada beras, ada obat. TNI-Polri akan bagi, Kementerian Koperasi dan UKM juga akan bagi, Dinas Sosial akan bagi,” tandasnya. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)