Jateng Terus Revitalisasi Pendidikan Vokasi untuk Hadapi Revolusi Industri 4.0

  • 20 Jul
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Revitalisasi pendidikan vokasi menjadi langkah strategis yang wajib ditempuh untuk menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), revolusi industri 4.0, dan menyongsong generasi emas 100 tahun Indonesia. Tenaga kerja berkompeten harus dipersiapkan secara matang untuk menghadapi tantangan global tersebut.

“Bekal yang harus disiapkan menghadapi revolusi industri 4.0 tidak cukup pada keterampilan dasar. Sumber daya manusia Indonesia harus mempunyai keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, digital literacy, keterampilan interpersonal, multikultural, multibahasa, dan keterampilan menyelesaikan masalah,” terang Ketua Komisi X DPR RI Dr Ir Djoko Ujianto MM saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR Bidang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, Kamis (19/7).

Djoko menjelaskan, pada September 2016 pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 9/2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan SDM Indonesia. Pendidikan vokasi, seperti SMK dan politeknik, menjadi hal yang diperlukan dalam mendidik tenaga kerja terampil yang siap bekerja pada era global. Kompetensi yang diperlukan harus didukung dengan kurikulum, sarana dan prasarana serta pengelolaan yang efektif.

“Pada saat ini, pemerintah memfokuskan pada technical vocational education and training. Kebijakan ini diharapkan bisa membawa kemajuan pendidikan vokasi, sehingga meningkatkan kualitas lulusan pendidikan vokasi,” jelasnya.

Senada dengan Djoko, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Drs Gatot Bambang Hastowo memaparkan, Inpres Nomor 9/ 2016 tersebut mengamanatkan lima revitalisasi SMK, yaitu revitalisasi guru, sarana dan prasarana, kurikulum, kerja sama antar lembaga, dan sertifikasi lulusan SMK. Persoalan kekurangan 9.776 guru SMA/SMK di Jawa Tengah berhasil dipenuhi.

“Alhamdulillah, di Jawa Tengah, kekurangan guru SMA/SMK sebanyak 9.776 orang ini sudah kami penuhi. Honor bulanannya menggunakan APBD. Sekarang ini honor para GTT minimal UMK,” jelasnya.

Sementara itu, revitalisasi kerja sama antarlembaga mendorong pihak sekolah untuk bermitra dengan Kementerian Perindustrian.

“Di Jawa Tengah, tahun 2017 teman-teman kepala sekolah kami sudah menandatangani kerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Ada 117 perusahaan yang bekerjasama dengan SMK di Jawa Tengah,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono KS MP mencontohkan, tiga SMKN Jateng mencetak lulusan yang siap kerja. Hal itu dapat dilihat dari sekitar 70 persen lulusan SMKN Jateng yang telah diterima bekerja di perusahaan. Meskipun ada pula mereka yang memilih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Ke depan kita akan membuat SMKN Provinsi Jawa Tengah yang sekarang baru ada tiga, yaitu di Semarang, Pati, dan Purbalingga. Mereka (lulusan SMKN Jateng) rata-rata 70-80 persen sudah diterima bekerja, sedangkan sisanya melanjutkan ke perguruan tinggi. Sejak awal, mereka dididik disiplin tinggi di boarding school itu,” pungkasnya.

Penulis : Ar, Humas Jateng
Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Berita Terkait