Jateng Targetkan Penurunan Kemiskinan 11,30 %

  • 04 Oct
  • Prov Jateng
  • No Comments

Semarang –  Penduduk miskin di Jawa Tengah periode Maret 2017 mengalami penurunan dibanding kemiskinan periode September 2016, yakni dari  4,50 juta jiwa (13,19 persen) menjadi 4,45 juta jiwa (13,01 persen) atau turun 43,03 ribu jiwa. Penurunan 0,18 persen tersebut paling tinggi dibanding kinerja penurunan Provinsi DIY dan Jawa Timur 0,08 persen, serta Jawa Barat 0,06 persen.

“Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna menargetkan penurunan kemiskinan sampai akhir 2017 sebanyak 11,30-10,83 persen. Antara lain melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, petani, serta nelayan,” jelas Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi saat membacakan Penjelasan Gubernur atas Raperda tentang RAPBD Perubahan TA 2017 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jateng, Rabu (4/10).

Ditambahkan, jumlah pengangguran sampai periode Februari 2017 yang tercatat  76 juta orang (4,15 persen) juga menurun dibanding tahun 2016 sebanyak  80 juta orang (4,63 persen). Sampai akhir 2017, pengangguran ditarget turun menjadi 4,2 persen dari target RKPD murni tahun 2017 sebesar 4,49-4,27 persen.

Perkembangan capaian makro pembangunan lainnya, yakni pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan II 2017, pertumbuhan perekonomian Jateng year on year tercatat sebesar 5,18 persen, di atas pertumbuhan ekonomi nasional year on year sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2017 diperkirakan akan mencapai target sesuai RKPD 2017 sebesar 5,4 – 5,9 persen.

Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi  itu, wagub memaparkan, capaian-capaian tersebut dengan asumsi terjaganya pertumbuhan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga sejalan dengan stabilnya daya beli masyarakat, meningkatnya belanja pemerintah pada semester II. Selain itu, perbaikan peningkatan kapasitas ekspor dan penggunaan kredit perbankan untuk investasi, upah minimum regional Jateng yang kompetitif,  serta membaiknya perekonomian negara tujuan ekspor.

“Laju inflasi year on year  Juli 2017 tercatat sebesar 3,71  persen lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional sebesar 3,88 persen, dengan komoditas terbesar penyumbang inflasi adalah angkutan udara, sekolah menengah atas, telur ayam ras, bawang merah, dan semangka,” bebernya.

Sedangkan terkait proyeksi pendapatan daerah pada perubahan APBD TA 2017, diperkirakan Rp 23,618 triliun, naik Rp 151,39 miliar atau 0,65 persen dari pendapatan daerah APBD induk TA 2017 sejumlah Rp 23,467 triliun. Pendapatan tersebut diasumsikan berasal dari pendapatan asli daerah naik sebesar Rp 165,67 miliar atau 1,38 persen menjadi Rp 12,132 trliun.

Selain itu dana perimbangan turun  Rp 15,13 miliar atau 0,13 persen, yakni bagi hasil pajak/bukan pajak naik Rp 21,02 miliar menjadi Rp 1,007 triliun, dana alokasi umum turun Rp 36,15 miliar (0,98 persen), dan dana alokasi khusus tetap Rp 6,739 persen. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah dari dana hibah mengalami kenaikan Rp 957 juta atau 1,12 persen menjadi Rp 86,49 miliar.

Wagub memaparkan, secara keseluruhan belanja daerah dalam perubahan APBD TA 2017 sebesar Rp 23,961 triliun mengalami kenaikan Rp 597,51 miliar atau 2,56 persen dari APBD induk TA 2017 Rp 23,363 triliun. Untuk belanja tidak langsung dialokasikan Rp 18,138 triliun atau 75,70 persen dari belanja daerah mengalami kenaikan Rp 748,63 miliar atau 4,30 persen dari APBD induk Rp 17,390 triliun.

Selain agenda penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2017, dalam sidang tersebut Wakil Gubernur juga membacakan penjelasan gubernur atas Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jateng 2017-2037. Ada pula, penjelasan atas usulan Raperda tentang pengelolaan air tanah, serta penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

 

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Berita Terkait