Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yakin keinginannya menerbitkan obligasi daerah dapat terealisasi tahun depan. Dengan dukungan semua pihak termasuk dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), peluncuran obligasi daerah dapat segera diluncurkan.

Hal itu disampaikan Ganjar saat melakukan rapat dengan Tim Percepatan Obligasi Daerah di Rumah Dinas Gubernur (Puri Gedeh), Jumat (29/3/2019). Hadir dalam rapat itu, Sekda Jateng Sri Puryono, Kepala OJK Jateng-DIY Aman Santosa, Kepala Bank Indonesia Jateng Suko Wardoyo, perwakilan Kemenkeu, SKPD dan sejumlah instansi terkait seperti BUMD dan RSUD.

“Saya pengin Jawa Tengah pecah telor terkait penerapan obligasi daerah. Sudah banyak yang menunggu hal ini terwujud,” kata Ganjar.

Penerbitan obligasi daerah, imbuhnya, merupakan jurus jitu dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah. Sebab, banyak proyek yang sangat dibutuhkan masyarakat mendesak dibangun, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sarana prasana lainnya.

“Saya ingin menyelesaikan persoalan di Jateng, banyak fasilitas yang bisa diberikan masyarakat agar mereka lebih sejahtera. Dan saya ingin membereskan semua itu dengan cepat. Namun kalau hanya mengandalkan APBD tidak akan bisa,” terang mantan anggota DPR RI ini.

Gubernur menginginkan proyek-proyek strategis tersebut dapat selesai dibangun dalam periode kepemimpinannya. Jika ada mekanisme keuangan baru yang dapat digunakan, seperti obligasi daerah, keinginan itu akan cepat tercapai, mengingat APBD akan terus ada setiap tahun. Sebaliknya, jika pembangunan daerah dilakukan dengan cara konvensional, yakni mengandalkan APBD, akan membutuhkan waktu lama.

“Saya ingin membuat lompatan, kami siap pecah telor dan menjadi percontohan nasional sebagai daerah pertama yang menerapkan obligasi daerah ini. Sekarang proses sudah berjalan, kalau semua lancar, tahun depan kita launching,” tukasnya.

Sekertaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono mengatakan, semua tahapan sudah dilakukan dalam rangka penerbitan obligasi daerah ini. Sejumlah kegiatan sudah dilakukan dan ditargetkan dapat direalisasikan pada 2020 nanti.

“Pemerintah pusat sudah menunggu obligasi daerah ini. Jateng akan dijadikan role model nasional,” tegasnya.

Ditambahkan, sejumlah program menanti pembiayaan dari obligasi daerah ini. Setidaknya, ada tujuh proyek strategis di Jateng yang dapat dilaksanakan menggunakan mekanisme pembiayaan dari obligasi daerah.

“Seperti pembangunan rumah sakit khusus kanker di Magelang, pembangunan kawasan Edu Park Telogo Wening, pembangunan kompleks Youth and Sport Center Jatidiri, dan lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala OJK Jateng-DIY, Aman Santosa mengatakan, sejumlah pihak seperti OJK, Kemenkeu dan lembaga terkait telah melakukan kajian terhadap obligasi daerah di Jawa Tengah. Dari kajian itu, Jateng sangat mampu untuk menerbitkan obligasi daerah.

“Dari segi kemampuan fiskal, Jateng sangat mampu menerbitkan obligasi daerah ini,” kata dia.

Selain itu, proyek yang akan dibiayai ini merupakan unggulan yang tidak hanya berguna bagi masyarakat, tapi juga memiliki profitabilitas. Artinya, uang yang digunakan tidak akan terbuang, namun akan memberikan imbal balik yang memadai bagi Pemda.

“Dengan semangat Pak Gubernur dan dukungan semua pihak, kami optimistis program ini akan berjalan sukses. Kami akan terus memberikan pendampingan, mudah-mudahan tahapan berjalan lancar dan tahun depan bisa dilaksanakan,” tandas Aman.

Penulis : Bw, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Sl, Humas Jateng