Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta kekurangan bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) 2017 yang mencapai Rp 450 miliar dapat dipenuhi saat APBN Perubahan nanti. Kekurangan tersebut merupakan imbas dari pengalihan kewenangan SMA/ SMK dari pemerintah kabupaten/ kota ke provinsi sebagai amanat dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membuat beban keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi bertambah.

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengungkapkan, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih kekurangan DAU sebesar Rp 450 miliar meski DAU 2017 yang diberikan pemerintah pusat naik dua kali lipat dibandingkan DAU tahun lalu, yakni sebesar Rp 3,6 triliun. Kekurangan DAU terjadi akibat kewenangan SMA/ SMK ditarik ke provinsi namun tidak diikuti dengan anggaran yang berada di pemerintah kabupaten/ kota.

“Ketika kewenangan berdasarkan UU Pemerintahan Daerah itu dilakukan ternyata kewenangan yang ditarik di atas, kemudian ada SMA/ SMK yang ditarik diatas itu anggarannya tidak ikut,” katanya saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (3/4).

Ganjar berharap kekurangan DAU dapat segera dipenuhi oleh pemerintah pusat karena saat ini untuk menutup kekurangan tersebut pihaknya harus mengurangi alokasi angggaran untuk pos-pos tertentu. Sehingga akan mempengaruhi program-program prioritas Provinsi Jawa Tengah yang sedang dilakukan percepatan, khususnya infrastruktur dan angka kemiskinan yang jumlahnya masih tinggi sekitar 14 persen.

Sekda Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP menambahkan kekurangan DAU tersebut agar dapat dipenuhi pada APBN Perubahan mendatang. Sebab, jika tidak terpenuhi, program-program percepatan pembangunan di Jawa Tengah dikhawatirkan terganggu.

“Kalau tidak dipenuhi akan kita tagih terus. Karena kalau tidak dipenuhi akan mengurangi dana yang lain,” katanya.

Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin menyambut baik kunker yang dihadiri beberapa kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah dan instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, dan BNNP. Sehingga akan tercipta harmonisasi dalam menjalankan roda pemerintahan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menekan kemiskinan.

Kegiatan itu juga diharapkan dapat menyatukan persepsi-persepsi agar dalam Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) terjalin kesinambungan harmonisasi antara pemerintah daerah dan unsur vertikal. Sehingga dapat bersinergi dalam proses-proses pembangunan dan memberikan keamanan serta kenyamanan bagi masyarakat.

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin