Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Rencana pembangunan Jawa Tengah untuk 2019, masih fokus pada penanggulangan kemiskinan. Meskipun angka kemiskinan di provinsi ini sudah turun, tapi masih perlu percepatan. Apalagi perintah dari pemerintah pusat sampai kabupaten dan kota pun fokus pada pemberantasan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo SH MIP usai menghadiri pembukaan masa musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan konsultasi publik rencana awal RKPD Jateng 2019, di Gedung Grhadhika Bhakti Praja Semarang, Jumat (9/2).

Dalam Musrenbang yang dibuka Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo tersebut, gubernur menyampaikan dalam penanggulangan kemiskinan dan kesehatan, pemkab/ pemkot berlomba-lomba secara dahsyat dalam rangka pengentasan kemiskinan yang juga masih menjadi prioritas nasional.

“Termasuk ketika ditemukan kasus gizi buruk, baik terpublikasi atau tidak, maka pemkab/ pemkot telah bergerak cepat. Juga angka kematian ibu di Brebes yang cukup tinggi, bisa diturunkan sampai dengan 25 persen. Itu merupakan kerja pemkab yang luar biasa tapi tidak terpublikasi,” terangnya.

Ganjar menyebutkan, angka kematian ibu melahirkan yang dari dahulu diresahkan, di Jateng kini sudah melebihi MDGs. Hasil tersebut merupakan arisan kerja dari bupati dan walikota di 35 daerah yang selama ini terus mendorong program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng.

Sedangkan terkait rencana pembangunan 2019, semua perlu membaca RPJMD Jateng. Sehingga mengetahui sektor yang perlu mendapat perhatian, kemudian mana saja yang harus ditambah atau kurangi, mulai dari urusan wajib pelayanan dasar yang banyak menjadi pertanyaan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, penataan ruang kawasan pemukiman, lapangan pekerjaan, dan lain-lain.

Menurutnya, sudah saatnya Jateng berinovasi untuk membuat sistem perencanaan di berbagai bidang pembangunan. Misalnya sistem informasi jalan di seluruh Jateng, sehingga perencanaan pembangunannya bisa diintegrasikan antara provinsi, kabupaten dan kota, maupun nasional.

“Kalau komitmen perencanaan pembangunan dan rumusan ketahanan pangan bisa dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, maka bangsa ini akan maju dengan gampang. Sehingga kalau komit (komitmen) harus dijalankan, karena jika hanya komat-kamit maka tidak jalan,” tandas mantan anggota DPR RI ini.

Ganjar berharap melalui forum Musrenbang, ada beragam masukan dari semua komponen masyarakat termasuk parpol karena panjang tangganya ada di DPRD dan eksekutif. Kalau unsur-unsur itu hadir, diharapkan pembahasan akan nyambung dan rencana pembangunan akan sesuai dengan masukan-masukan dari berbagai komponen masyarakat.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, isu strategis pembangunan Jawa Tengah, pertama terkait dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Kemudian peningkatan kualitas, daya saing sumber daya manusia, daya saing perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur kesenjangan wilayah, tata kelola pemerintahan yang demokratis, serta kondusivitas daerah.

“Ini untuk wujudkan Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari,” katanya.

Kepentingan pemerintah pusat dalam konteks ini, menurut Tjahjo adalah memastikan program strategis nasional dalam percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang ada di Jawa Tengah, bisa sinkron dengan perencanaan program pembangunan yang menjadi skala prioritas gubernur atau provinsi dan juga skala prioritas di kabupaten maupu kota.

“Kuncinya ini adalah sebagaimana arahan presiden, yakni membangun tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang efektif, efisien, dalam upaya mempercepat demokrasi pemerintah, serta dalam upaya memperkuat otonomi daerah,” terangnya.

Mendagri menambahkankan, Jateng akan maju jika ada sinergitas antarprovinsi. Jateng bersinergi dengan Jabar, Jatim, dan DIY, termasuk juga kabupaten/ kota ada konektivitas pembangunan yang beriringan dengan baik. Misalnya Brebes dan Tegal dengan Cirebon, Provinsi Jabar, kemudian Grobogan, Blora, Rembang, dan Cepu.

Musrenbang perlu adanya penajaman, penyelerasan, sehingga mendapatkan kesepakatan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah. Dan ini merupakan landasan dalam pembangunan daerah yang dikontrol oleh DPRD dalam upaya meningkatkan kesejahtraan rakyat.

“Upaya untuk mewujudkan visi pembangunan adalah menyiapkan seluruh unsur, penyelenggara pemerintah daerah harus meningkatkan koordinasi, menyinergikan program. Maka bupati, walikota juga gubernur minimal dua bulan sekali mengumpulkan SKPD, untuk membahas hasil pembangunan, progres maupu berbagai hambatannya,” pinta Tjahjo.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin