Jangan “Wathon Sulaya”

  • 01 Nov
  • bidang ikp
  • No Comments

Semarang – Pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru nusantara tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, kemajuan bangsa, meningkatkan daya saing. Melainkan juga untuk nilai persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pembangunan infrastruktur, negara tidak hanya berhitung nilai ekonomi, tetapi juga harus ada nilai persatuan dan keadilan. Nilai-nilai itu yang sekarang dirajut dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Mochamad Basoeki Hadimoeljono, saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional Publikisme 2018, di Gedung Fisip Undip Semarang, Kamis (1/11).

Selain Menteri PUPR, hadir pula dalam Seminar Nasional Publikisme 2018 tersebut, Sekda Jateng Dr Ir Sri Puryomo KS MP, serta selaku pembicara yaitu, Wakil Ketua III DPD RI Drs H Akhmad Muqowam, Vice Executive Director of CSIS Dr Medelina K Hendytio MA, dan Guru Besar FEB Undip Prof Dr FX Sugiyanto MS.

Dalam paparan dengan tema “Pembangunan Infrastruktur dalam Upaya Pemerataan Pembangunan di Indonesia” itu, Menteri PUPR menjelaskan, kalau pembangunan berdasarkan kepentingan politik dan ekonomis, pemerintah tidak akan membangun secara besar-besaran wilayah Indonesia timur karena penduduknya sedikit, tetapi akan membangun wilayah Jawa yang berpenduduk sangat besar. Pemerintah membangun Indonesia timur karena untuk memenuhi kebutuhan semua rakyat Indonesia.

Terkait hal itu, pemerintah dalam empat tahun terakhir subsidi dialihkan pada sektor produktif, salah satunya pembangunan infrastruktur yang meliputi transportasi, air, komunikasi, perumahan, serta energi. Lima infrastruktur ini mendapat perhatian lebih guna mengejar ketertinggalan.

Ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan dan wilayah pinggiran masih jauh tertinggal. Karenanya selama empat tahun terakhir pembangunan infrastruktur, terutama di daerah pinggiran, terus digenjot agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan, sekaligus mempersatukan nusantara.

“Kita ingin rakyat di wilayah pinggiran, kawasan perbatasan, daerah terisolir dan terpencil merasakan adanya kehadiran negara. Kita ingin rakyat di kawasan perbatasan menjadi bangga kemajuan pembangunan di beranda terdepan Republik Indonesia,” bebernya.

Ditambahkan, Trans Jawa sudah hampir selesai, dari yang semula (2014) sepanjang 780 kilometer, pada 2019 akan menjadi 1.852 kilometer dan siap beroperasi. Selain itu jalan nasional juga sudah dibangun sepanjang sekitar 3.000 kilometer termasuk jalan Trans Kalimantan dan Trans Papua.

Tidak kalah penting, menurut Basoeki, pembangunan infrastruktur pengairan. Saat ini tercatat sebanyak 7,1 juta hektare lahan irigasi yang airnya dijamin bendungan hanya 11 persen. Untuk itulah dibangun 49 bendungan, dan hingga 2022 ditarget membangun 65 bendungan. Dengan keberadaan bendungan membuat petani dapat panen minimal dua kali setahun, karena tanpa bendungan atau hanya mengandalkan air hujan maka hanya panen sekali dalam setahun.

Tercatat sebanyak 7,1 juta hektare lahan irigasi yang airnya dijamin bendungan hanya 11 persen. Untuk itulah dibangun 49 bendungan dengan total bendungan hingga tahun 2022 ditarget membangun 65 bendungan. Apabila aa bendungan, petani dapat panen minimal dua kali setahun, karena tanpa bendungan atau hanya mengandalkan air hujan maka hanya panen sekali dalam setahun.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP mengatakan, sejak lima tahun terakhir, beragam persoalan yang terjadi di masyarakat, termasuk mengenai jalan rusak, selalu dilaporkan langsung kepada gubernur melalui berbagai kanal yang ada. Sebab, gubernur cepat merespon, sehingga semua persoalan seolah-olah menjadi urusan gubernur.

“Jalan kabupaten jembatan rusak juga urusannya gubernur. Maka sekarang kita edukasi, bupati dan wali kota harus respon cepat terhadap berbagai persoalan. Gubernur Jateng sekarang kalau berkunjung ke daerah bukan untuk mencari persoalan tetapi datang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat,”

Dalam paparannya, Sekda menjelaskan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia menyebutkan, proyek strategis tersebut antara lain adalah pembangunan jalan Tol Trans Jawa, pembangunan doubletrack Jawa Bagian Selatan, pengembangan Bandara Achmad Yani, energi asal sampah Kota Semarang, Bendungan Gondang, Pidekso, Logung, Bener, Randugunting serta Pembangunan Kawasan Industri Prioritas Kendal.

Selain itu pembangunan di sektor kelautan, yakni pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang, Pelabuhan Kendal, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dan Pelabuhan Tegal, termasuk Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan mendukung program Tol Laut.

“Kita ini mendukung poros maritim dunia. Tol laut itu bukan membangun jalan tol di atas laut tetapi bagaimana mempermudah moda angkutan laut. Prediden sudah mencanangkan dalam Nawacita,” terangnya.

Pengembangan jaringan jalur rel kereta api. Pembangunan jalur ganda lintas selatan Jawa, lanjutan reaktivasi jalur KA antara Kedungjati-Tuntang dan peningkatan jalur KA antara Tuntang–Ambarawa, reaktivasi jalur KA antara Yogyakarta-Magelang & Magelang–Secang-Ambarawa, reaktivasi jalur KA antara Semarang-Demak-Kudus, serta pembangunan Dryport Stasiun Alastuwa dan Jebres Surakarta

Pengembangan perhubungan udara. Untuk pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang sekarang sudah beroperasi. Terminal Ahmad Yani sebelumnya hanya berkapasitas 800 ribu penumpang tetapi melayani 4,2 juta penumpang. Untuk terminal yang baru ini diperkirakan akan mampu menampung dan melayani hingga tujuh juta penumpang per tahun.

Sedangkan Bandara Wirasaba atau Jenderal Soedirman di Purbalingga sekarang dalam tahap pengerjaan, kemudian wilayah utara ada Bandara Loram, Cepu Kabupaten Blora yang sekarang tahap negoisasi, serta Bandara Adi Soemarmo yang berlokasi di wilayah tengah Jateng.

Pembangunan infrastruktur akan banyak memberikan dampak positif bagi kemajuan Jawa Tengah. Keberadaan bandara, pelabuhan, tol memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata dan investasi di Jawa Tengah. Salah satunya pemberian akses bagi pelaku UMKM di rest area Tol Brebes, Pemalang, Pekalongan, dan daerah lain yang dilintasi tol.

“Berikan kritik kepada kami (pemerintah) dan juga solusi. Jangan ‘WTS’ atau waton sulaya, itu bukan zamannya lagi,” tandasnya.

 

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

 

Berita Terkait